JOGJA – Dalam upaya memenuhi hak kaum difabel Pemda DIJ telah mengelu-arkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenu-han Hak-hak Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut memang “baru” berlaku dua tahun, meski ditetapkan sejak empat tahun lalu. Faktanya, masih banyak ke-tentuan dalam perda yang tidak diindah-kan oleh instansi maupun perusahaan yang terikat oleh regulasi tersebut.Ketua Komite
Disabilitas DIJ Setia Adi Purwanta menuding, bukan hanya peru-sahaan swasta yang melanggar ketentuan perda. Itu juga terjadi pada lembaga pe-merintahan. Salah satunya tentang kuota satu persen pekerja penyandang disablitas sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun men-jadi perusahaan swasta.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih tegas mengatur bahwa kuota penyandang disa-bilitas di lembaga pemerintahan atau pe-rusahaan swasta sebesar dua persen. “Pemenuhan kuota satu persen saja be-lum tercapai. Tapi tidak pernah ada sank-si bagi perusahaan yang melanggarnya,” beber Setia menyikapi dua tahun berla-kunya Perda Nomor 4/2012 kemarin (17/5). Setia menjelaskan, dari sekitar 387 peru-sahaan di DIJ hanya 24 diantaranya yang sudah mempekerjakan penyandang disa-bilitas. Itupun terbatas pada usaha mandiri.

“Jumlah PNS difabel di lembaga pemerin-tahan di DIJ saja belum ada satu persen. Apalagi kalangan swasta,” lanjut Setia.Setia juga menyayangkan minimnya lo-wongan kerja bagi kaum difabel pada ajang job fair. Guna mendorong lebih banyak difabel tertampung di perusahaan, Setia mendorong pemerintah memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan amanat undang-undang. Sebaliknya, dia mendesak pemerintah segera menindak tegas perusahaan yang belum mengindahkan aturan pemerintah.

“Pemda DIJ maupun pemkab dan pemkot juga harus lebih intens melakukan sosia-lisasi,” pintanya.Lebih lanjut Setia memaparkan bahwa keterbatasan rekrutmen penyandang disa-bilitas di perusahaan memaksa mereka membuka usaha sendiri. Tapi, usaha ter-sebut tak semuanya berjalan mulus. Itu lantaran pelatihan yang tidak maksimal. Juga akibat produk yang dihasilkan gagal bersaing di pasaran. Lebih berat lagi jika para pengusaha difabel dipaksa menerap-kan sistem konsinyasi.

Jadi, ketika tidak laku, barang akan dikembalikan. “Mereka ini butuh perlindungan dari pemerintah supaya tetap berdaya,” tandas Setia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi DIJ Andung Prihadi mengakui belum banyak perusahaan swasta yang mempekerjakan difabel. Andung juga membenarkan pernyataan Setia bahwa Perda Disabilitas belum tersosialisasi se-cara luas. Namun, tentang penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan difabel, menurut Andung, hal itu sudah terlaksana. “Kami baru saja mengirim tiga perusahaan untuk menerima penghar-gaan di Jakarta,” tuturnya.

Pernyataan berbeda diungkapkan Ke-pala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto. Dia mengklaim bahwa jumlah PNS difabel di lingkungan Pemda DIJ sudah lebih dua persen dari total pe-gawai. Bahkan, jumlah tersebut sudah terpenuhi sebelum adanya UU Nomor 8/2016. Para penyandang disabilitas juga ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Agar tidak mem-buat mereka susah bekerja. “Mereka, kan juga manusia sama dengan kita. Jadi, kami tetap membuka kesempatan seluas-luasnya,” ujar Agus. (pra/yog/ong)