JOGJA – Pengusaha periklanan luar ruang atau reklame tak bisa santai menyerahkan ke Pemkot Jogja untuk pembongkarannya. Sebab, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, bongkar paksa harus disertai uang jaminan.

“Kan mereka (pemilik reklame) harus me-nyerahkan uang jaminan terlebih dahulu. Se-belum mereka memasang iklannya,” tandas Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin (17/5)
Uang jaminan tersebut, sambung dia, akan mereka guna-kan jika tetap enggan mem-bongkar sendiri papan reklame-nya di daerah larangan. “Kami yang membongkar paksa, tapi menggunakan uang jaminan mereka,” jelasnya. Soal besaran uang jaminan bervariasi. Tergantung dari ke-beradaan papan reklame. “Kami perkirakan cukup karena rata-rata uang jaminannya lebih dari Rp 30 juta,” ucapnya.

Dia menjelaskan, mekanisme penertiban memang panjang. Salah satunya memberikan peringatan secara tertulis ter lebih. Agar pemilik reklame membong-kar bangunannya sendiri.Kemudian, jika peringatan yang disampaikan tidak digubris, maka upaya pembongkaran paksa akan ditempuh. Aturan baru yang akan berdampak signifikan terhadap jumlah re-klame ialah pembatasan di tiap simpang jalan.

Jika sebelumnya di beberapa titik persimpangan terdapat rimbunan reklame, maka saat ini hanya dibatasi satu unit. Penentuan reklame di persim-pangan jalan yang layak di-pertahankan salah satunya yang berada di persil pribadi. Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Harry Cahya mengaku, pihaknya tengah mencari data lokasi 55 reklame berukuran besar. Dari informasi reklame itu berada di area larangan tersebut. Ter utama di wilayah trotoar, taman, dan bahu jalan. (eri/ila/ong)