JOGJA- Guna menjamin kepatuhan badan usaha membayar iuran jaminan kesehatan karyawan, Ba-dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Dinas Tenaga Kerja DIJ dalam upaya penegakkan regulasi. Nota kesepahaman (MoU) yang diteken antara dua belah pihak sekaligus untuk keperluan pendataan ulang kepesertaan karyawan dalam BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jogja Upik Handayani mengatakan, nota kesepahaman kali ini merupakan perpanjangan kerjasama tahun lalu. Isinya terfokus pada pendaftaran pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, pendataan ulang mengenai pembaharuan karyawan, dan kepatuhan badan usaha untuk membayar iuran.

Menurutnya, saat ini masih banyak badan usaha, baik negeri atau swasta yang belum memenuhi hak karyawannya dengan mendaftarkan mereka di BPJS Kesehatan. “Setidaknya dua persen dari 1.500 badan usaha di DIJ belum memenuhi tanggungjawabnya,” ungkap-nya di Universitas Club (UC) UGM. Sikap tidak disiplin juga ditunjukkan banyak pe-rusahaan dengan tidak melakukan pembayaran iuran karyawan tepat waktu. Karena itu, banyak tagihan menunggak, sehingga menjadi beban pe-serta BPJS Kesehatan. Padahal, lanjut Upik, lemba-ganya secara rutin telah menyosialisasikan penting-nya program jaminan kesehatan kepada badan usaha.

“Namun sejauh ini masih saja ada yang nge-yel,” lanjutnya.Untuk pendataan ulang, BPJS Kesehatan mem-butuhkan update data profil karyawan dan jumlah gaji. Selebihnya, kelengkapan pendaftaran regu-lar, seperti kartu keluarga, fotokopi KTP, fasilitas kesehatan pertama yang dipilih dan rekening bank.

Lebih lanjut Upik menjelaskan bahwa saat ini ting-kat kepesertaan BPJS Kesehatan di Jogjakarta men-capai 2,6 juta penduduk. Atau 76 persen dari total penduduk. Upik optimistis mampu memenuhi target 100 persen dalam waktu dekat. (sce/met/yog/ong)