KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA
ANTIMIRAS: Ketua Komisi A Eko Suwanto, Wakil Ketua Komisi A Sukarman, dan Sekretaris Komisi A Heri Sumardiyanto saat memimpin rapat kerja membahas peredaran mirasdi DIJ, kemarin (18/5).
JOGJA – Masih digunakannya produk peraturan daerah (perda) lama dianggap menjadi salah satu penyebab maraknya penyalah-gunaan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (mihol) dan oplosan. Pemkab dan pemkot di DIJ diminta untuk segera merevisi Perda Miras yang saat ini masih di-pakai.

“Kota (Jogja) masak masih pakai Perda tahun 1953,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto dalam Rapat Kerja Komisi A saat mem-bahas peredaran miras oplosan, kemarin (18/5).Menurutnya, perda di kabupaten dan kota juga belum mengatur secara spesifik tentang oplosan
Untuk itu, pihaknya merekomen-dasikan kabupaten dan kota untuk merevisi peraturan daerahnya. Itu disesuaikan dengan Perda DIJ nomor 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pe-ngawasan Mihol. Juga adanya pelarangan penjualan oplosan. “Ini juga menjadi pertanyaan kenapa kabupaten dan kota be-lum menyesuaikan perdanya dengan Perda DIJ nomor 12 tahun 2015,” ujar politikus PDIP ter-sebut.

Eko juga menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan per-da, terutama terkait pasal 45, yaitu pengawasan pelarangan oplosan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati serta wali kota di DIJ. Mereka diminta untuk menyusun langkah strategis dengan membentuk tim terpadu pemberantasan oplosan, yang terdiri dari PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan.Rekomendasi tersebut se-belumnya juga pernah disam-paikan Komisi A pada Februari lalu, saat terdapat 23 orang tewas karena oplosan. “Seperti Gak-kumdu (Penegakan Hukum Terpadu) seperti halnya saat Pemilu,” tutur Eko
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso men-janjikan akan segera melakukan konsolidasi dengan kabupaten dan kota di DIJ.Bahkan, menurutnya, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Perda kabupaten dan kota harusnya juga sudah menyesuaikan dengan Perpres tersebut,” ungkapnya.

Bahkan dalam Perpres tersebut disebutkan kewenangan pe-ngawasan dan pengendalian berada di kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Kecuali untuk wilayah DKI Jakarta. Hal itu pula yang membuat Perda 12 tahun 2015 terancam dicabut oleh Kemendagri karena dianggap melampaui kewenangan. “Kami sedang lakukan komu-nikasi supaya tidak dicabut, sekaligus konsolidasi ke ka-bupaten dan kota,” jelasnya.

Menurut Dewo, dalam Perda 12 tahun 2015 tidak hanya mengatur soal miras, tapi ada pasal terkait oplosan. Di daerah lain terkait oplosan belum diatur. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas Dewo, ada kewenangan gubernur sebagai wakil peme rintah.Dewo mengakui, perda yang baru disahkan Oktober 2015 lalu tersebut belum maksimal dalam sosialisasi. “Meski sudah dilakukan di desa dan kelurahan di DIJ, tapi belum menjangkau semuanya,” ungkapnya. (pra/ila/ong)