GUSTI Kanjeng Ratu (GKR) Mang-kubumi menanggapi serius aksi kekerasan seksual yang kian marak terjadi di wilayah Jogjakarta. Terlebih, pelaku kejahatan seksual telah merambah anak dibawah umur. Puteri pertama Gubernur DIJ Hamengku Buwono X itu sangat konsen menyikapi feno-mena sosial tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, Mangkubumi berharap hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kejahatan seksual. Alasannya, tak sedikit dari pelaku yang mem-pengaruhi orang lain untuk ber-tindak asusila. Bahkan kepada anak dibawah umur sekalipun.

“Jangan ada lagi hukuman maksimal berapa tahun. Langsung berikan hukuman mati,” kata Mang-kubumi ditemui di Asrama Haji kemarin (19/5)
Mangkubumi kerap merasa sanksi atas putusan hakim pada kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Dia melihat, sebagian putusan hakim belum mewakili rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, vonis tersebut tidak setimpal dengan kejahatan para pesakitan. Hukuman mati, lanjut Mang-kubumi, bisa menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual lain. Dia menganggap para pen-jahat seksual sebagai perusak perusak generasi bangsa.

Yang dirusak bukan hanya kehormatan dan harga diri. Tapi juga masa depan korban. “Saya himbau kepada orang tua juga terlibat dalam pe-ngawasan anak-anak di ma-syarakat. Jangan hanya di-bebankan kepada sekolah,” tutur perempuan bernama kecil GRAj Nurmalita Sari itu.

Terpisah, Sosiolog UGM Arie Sujito lebih mengedepankan edukasi dan pengawasan anak. Guna mencegah kejahatan seksual sejak usia dini. “Jangan sampai ini sekolah, masyarakat dan keluarga saling lepas tanggung jawab. Pemerin-tah pun jangan bergerak kalau sudah muncul kasus,” ucapnya.

Arie menganggap Jogjakarta telah masuk kategori wilayah darurat kekerasan seksual. Dia menduga, masih banyak kasus kekerasan sesual yang tidak terekspose.

Dalam penindakannya diper-lukan koordinasi antar pemerin-tah dan masyarakat. Untuk mengidentifikasi kerentanan sosial yang bisa memicu ke jahatan sosial. “Kasusnya darurat, pe-nindakkannya juga harus secara darurat,” usulnya.

Polisi harus memproses kasus secara cepat, sementara ke-luarga mengedukasi anak-anak secara masif. Sedangkan pe-merintah mengeluarkan aturan yang bersifat represif bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. (bhn/yog/ong)