JOGJA- Langkah Pemkab Kulon-progo dalam upaya mencegah aksi kejahatan seksual layak ditiru daerah lain. Dibawah komando Bupati Hasto Wardoyo, pemkab mengantisipasi tindak penyimpangan dan kekerasan seksual dengan memasukkan materi kesehatan reproduksi (kespro) ke dalam kurikulum sekolah
Modul kespro dibuat tiga tahap. Untuk SD, SLTP, dan SLTA. Disesuaikan dengan kematangan berpikir siswa.Hasto menegaskan pentingnya pendidikan kespro guna me-nekan angka pernikahan dini akibat seks bebas. “Kita tidak boleh terlena oleh banyaknya faktor penyebab seks diluar nikah.

Misalnya, hiburan yang memprovokasi seksualitas remaja,” tutur Hasto kemarin (20/5).Modul kespro tergolong baru di Kulonprogo. Termasuk kuri-kulum kompetensi dasar. Memang tak mudah menyusun modul kespro.

Hasto mengakui hal itu. Butuh waktu lebih kurang dua tahun bagi Pemkab Kulon-progo untuk menyelesaikannya. Termasuk melalui tahapan eks-pose di depan Forum Komuni-kasi Umat Beragama (FKUB). Hal itu untuk menghindarkan kemungkinan adanya materi yang bisa dianggap menyalahi ketentuan agama.

Apalagi, se-bagian masyarakat masih menganggap ilmu kesehatan reproduksi sebagai sesuatu yang tabu untuk diungkap. Disisi lain, mengubah kebiasaan pergaulan bebas yang sedang menjadi tren bukanlah hal mudah. “Kini semua sudah klir. Ini mung-kin bukan program popular. Tapi ini penting untuk menyelamatkan generasi muda,” tegasnya Hasto yang juga berprofesi sebagai dok-ter ahli kandungan itu.Pemkot Jogja punya jurus lain.

Di akhir masa pemerintahannya, Wali Kota Haryadi Suyuti mem-beri porsi khusus untuk perlin-dungan masyarakat atas kejahatan seksual. HS, begitu sapaan akrab-nya, berencana membentuk tim khusus. Melibatkan semua elemen. Orang tua siswa, guru, tokoh ma-syarakat, hingga aparat. Mereka bertugas mendeteksi dini peluang tindak kekerasan seksual, terutama yang melibatkan remaja. “Nanti akan dibentuk gugus tugas. Jangan sampai muncul peluang tindak kekerasan ( seksual),” tegasnya.

Dalam pegawasannya, HS juga akan memanfaatkan “pihak ketiga”. Yakni kamera CCTV. Sebagaimana di Singapura, guna menyiasati minimnya jum-lah aparat, pemerintah setempat memperbanyak kamera CCTV di setiap sudut kota. Di Kota Jogja, kamera CCTV akan difokuskan di lingkungan sekolah. Yang terhubung lang sung dengan komputer guru sekolah.HS meyakini, penambahan kamera CCTV lebih efektif dalam rangka pengawasan siswa. Misalnya, saat ada kumpul-kumpul siswa. Guru bisa segera menghampiri mereka yang ber-kumpul.

“Jangan sampai guru tidak mengetahui ada siswa yang me-nyusun rencana tertentu,” katanya. Selain mengandalkan CCTV, setiap sekolah harus aktif me-mantau perkembangan siswa. Tak ubahnya pendidikan di lembaga PAUD. Sekolah harus membuat progress report per-kembangan anak didik. Untuk disampaikan kepada orang tua siswa.

“Orang tua siswa juga wajib memberikan laporan ke sekolah. Supaya sinkron. Jangan-jangan siswa itu baik di rumah tapi di sekolah nakal,” ujarnya.Belajar dari aksi kekerasan sek-sual yang berujung pembunuhan di Tangerang, Jawa Barat, HS berpendapat bahwa kasus itu terjadi karena adanya miskomu-nikasi antara orang tua, sekolah, dan lingkungan. “Makanya kami juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk kepentingan penga-wasan,” lanjutnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gen-der Anik Setyawati Saputri menga-kui, kekerasan seksual tak lagi memandang umur. Pelaku dan korban bisa sama-sama tergolong anak dibawah umur. Bisa juga melibatkan orang dewasa. Itu yang harus diwaspadai bersama. “Kami masuk melalui PKK. Nantinya setiap kelurahan akan disiapkan rumah aman. Ini tem-pat menampung sementara korban kekerasan,” katanya.

Khusus pelibatan PKK, lanjut dia, sebagai tempat yang paling tepat untuk mendeteksi kejaha-tan seksual sejak dini. Ibu-ibu PKK harus lebih aktif memantau lingkungannya. Anik meyakini, aktivitas ibu-ibu PKK itu mampu memperkecil peluang terjadinya kekerasan seksual yang menim-pa anak. (tom/eri/yog/ong)