JOGJA – Rasa takut dan kekurangan pekaan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan seksual be-lakangan ini. Sebenarnya, masyarakat tahu potensi itu. Tapi mereka seolah tidak tahu atau sengaja membiarkannya
Itulah pandangan Ketua Lem-baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai tentang sistim sosial yang ada di lingkungan ma-syarakat saat ini.Makin tebalnya sikap indivi-dualitas yang memicu maraknya kasus kejahatan seksual.

Sebab, permasalahan di sekitar tidak dianggap sebagai masalah ber-sama.. “Kurang pekanya kita pada lingkungan yang menyebab-kan permasalahan ini,” ujarnya seusai menghadiri Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemarin (20/5).

Haris mencontohkan kasus pe-merkosaan dan pembunuhan yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Masyarakat sebenarnya sudah tahu jika para pelaku dikenal se-bagai pembuat onar. Namun, warga tidak ada yang melapor dengan alasan tidak ada bukti.

“Ada juga yang takut kalau lapor nanti dianggap sebagai tersangka,” ungkapnya.

Haris menegaskan, hal itu tak perlu ditakutkan. Sebab, saksi maupun korban dilindungi oleh undang-undang. Ketika pelapor dilaporkan pihak lain, maka yang diproses terlebih dahulu adalah laporan yang pertama. Ini upaya LPSK untuk meningkatkan par-tisipasi masyarakat.

“Juga agar aparat responsif untuk ikut me-ngumpulkan bukti kalau kurang,” tuturnya.

Sementara itu Gubernur DIJ dalam sambutanya yang dibaca-kan oleh Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Kantor Biro Hukum Setprov DIJ Adi Bayu Kristanto, meminta ma syarakat tidak pelu takut me laporkan setiap kejahatan yang dilihat maupun didengar.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 31/014 tentang perubahan atas UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Keterangan saksi dan korban dapat mengung-kap suatu tindak pidana secara tuntas pada proses peradilan pidana,” jelasnya. (pra/yog/ong)