HIMDASUN for Radar Jogja
TRANSPARANSI: dari kiri, Direktur Pengelolaan Moneter BI ‎Donny Hutabarat, Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayan Dan Risiko Kemenkeu Loto Srinaita Ginting, Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK Khoirul Muttaqien, Ketua HIMDASUN Ahmad Fajar, Chief Economist BRI ‎Anggito Abimanyu, dan Head of Treasury BRI Edi Masrianto.
JOGJA – Sebanyak 40 persen Surat Berharga Negara (SBN) dikuasai asing. Padahal, per 18 Mei 2016, besaran SBN mencapai Rp 1.608 triliun. Karena itu, saat pertemuan tahunan HIMDASUN (Himpunan Pedagang Surat Hutang) di Jogjakarta, salah satu yang dibahas adalah persoalan komposisi penguasaan SBN tersebut.

“Kami bukan mendorong pemerintah membatasi peran investor asing. Namun, HIMDASUN berkewajiban lebih agresif mendorong masuknya investor lokal pada SBN,” kata Ketua HIMDASUN Ahmad Fajar, Sabtu (21/5).

Ahmad Fajar menambahkan, saat ini dari Rp 1.608 triliun SBN, Rp 1.390 triliun merupakan SUN dan sisanya Rp 217 triliun adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan realisasi investor lokal yang terus bertambah, HIMDASUN berkeyakinan komposisi kepemilikan otomatis bergeser. Di sisi lain, pergerakan investasi di surat utang tersebut mendorong penguatan modal yang akan lebih menggerakan perekonomian.

Bagaimanapun, besarnya penguasaan asing sebesar 40 persen masih dipandang sehat. Selama penguasaan asing masih di bawah 50 persen, belum ada kekhawatiran menyangkut likuiditas. Diakui, jumlah investor masih rendah. Ini karena berbagai alasan. Terutama rendahnya pemahaman dan edukasi menyangkut investasi di surat utang baik surat utang negara ataupun surat utang korporat.

“Edukasi dan sosialisasi dan diikuti dengan transparansi pada pasar harus didorong,” janji Ahmad Fajar yang juga dikenal sebagai Direktur Utama J-Trust Bank ini.

Rio Lanasier, pengurus HIMDASUN lainnya menyebut, potensi investor lokal cukup besar. Apalagi setelah kebijakan tax amnesty direalisasikan. “Dengan kebijakan tersebut, diprediksi banyak dana yang menganggur. Ke mana lagi kalau tidak lari ke pasar investasi. Alasannya, peluang di pasar investasi ini menjanjikan yield lebih baik, daripada instrument investasi konvensional seperti tabungan dan deposito,” paparnya.

Dalam annual gathering HIMDASUN tersebut, juga dilakukan launching website himdasun.or.id. kehadiran situs ini diharapkan target transparansi dan efisiensi lebih cepat tercapai. Saat ini, keanggotaan HIMDASUN baru 26 perusahaan. Nantinya, HIMDASUN lebih terbuka terhadap perbankan atau perusahaan lain yang ingin berperan lebih di organisasi tersebut. Yakni, BPD, investor besar seperti dana pensiun (dapen), BPJS Taspen dan Jamsostek, asuransi dan pelaku pasar lainnya seperti LPS.

Untuk mempercepat sosialisasi, HIMDASUN menggencarkan aktivitas sosialisasi SUN lewat kampus untuk membina kader dealer atau praktisi pasar obligasi. Organisasi secara aktif memberikan masukan pada pemerintah dan regulator dalam rangka efektivitas pengembangan pasar SUN. Termasuk membentuk standar integritas pasar obligasi yang terdiri dari Dealer’s Code of Conduct pasar obligasi, serta berperan aktif dalam pembentukan pasar lebih likuid seperti penerapan GMRA. “Organisasi juga memperkuat kerja sama dengan pihak internasional. Seperti International Swap Dealers Association (ISDA), dan asosiasi lain di luar negeri,” katanya. (*/hes/ila/ong)