JOGJA – Lama tak terdengar gaungnya, sejumlah elemen pendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ kembali berkumpul. Mereka mengadakan konsolidasi menyusul adanya gugatan uji materi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistime-waan DIJ ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tidak dapat tinggal diam dengan gugatan itu. Kami harus merapatkan barisan,” ucap Ketua Paguyuban Dukuh se-DIJ “Semar Sembogo” Su-kiman Hadiwijoyo, kemarin (22/5).Sukiman mengakui isu adanya pihak-pihak yang ingin mengotak-atik soal penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ telah didengarnya sejak lama
Informasi yang beredar ada keinginan menguji pasal 18 UUK. Yakni tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur DIJ.Persyaratan itu antara lain mengharuskan gubernur dan wakil gubernur dijabat laki-laki. Ada dorongan sementara pihak untuk membuka peluang ke-pala daerah dan wakil kepala daerah DIJ dijabat perempuan.

“Kini gugatan itu benar-benar terjadi,” katanya. Gugatan yang dimaksudkan Sukiman adalah permohonan atas nama Muhammad Sholeh, seorang advokat yang tinggal di Surabaya.

Melalui kuasa hukum-nya Elok Dwi Kadja, Sholeh mengajukan gugatan guna me-nguji pasal 18 ayat (1) huruf c, pasal 18 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a hingga huruf d.Lalu pasal 20 ayat (1) hingga (6), pasal 21, pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan pasal 23 ayat (1) hingga ayat (4). Selanjutnya pasal 24 ayat (1) hingga ayat (6), pasal 25 ayat (1) dan (2), pasal 26 ayat (1) hingga ayat (8) dan pasal 28 ayat (5) huruf a hingga huruf k.

Sholeh menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sidang pendahuluan atas gugatan itu telah disidangkan di gedung MK di Jakarta pada Selasa (17/5) lalu. Ada tiga hakim yang memeriksa yakni Arief Hidayat (ketua), Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul yang masing-masing bertindak se bagai anggota. Kepada hakim MK, Sholeh menerangkan latar belakang gugatannya.

Dia menyoal gu-bernur dan wakil gubernur DIJ hanya bisa dijabat Sultan Hamengku Buwono dan Adi pati Paku Alam. Masa jabatannya tidak terikat dua periode seperti daerah lain. Kedua jabatan pu-blik itu juga tidak melalui pe-milihan.

“Ketika ada kesalahan, misalnya korupsi, tidak bisa diberhentikan. Karena nanti akan kembali ke pasal 18. Pertanyaaannya ketika masih dijabat sultan, misalnya, maka akan menjadi gubernur seumur hidup, tanpa bisa di-kontrol oleh siapapun, meski melakukan kesalahan apa pun. Kan itu dianggap melanggar hukum,” ucap Sholeh sebagai-mana dikutip dalam risalah MK No. 42/PUU-XIV/2016.

Selain Semar Sembogo, reaksi keras juga ditunjukkan Sekre taris Koordinator Penjaga dan Pe-ngawal Keistimewaan DIJ ( Seskor Jagawali) Adjie Bantjono. Ber-sama paguyuban dukuh lurah dan lainnya, Seskor Jagawali getol memperjuangkan penetapan. Perjuangan mereka dilakukan sejak 2007 hingga UUK disahkan pada Agustus 2012 silam. “Kami ingin yang jadi gubernur dan wagub adalah sultan dan adipati yang bertakhta. Berarti ini harus laki-laki,” katanya. Dengan munculnya gugatan itu, Adjie secara terus terang me ngaku kecewa sekaligus menyayangkan. Diingatkan, bila UUK akan langgeng dan lestari, maka amanat pasal 43 huruf f tentang tata rakit hu-bungan antara Keraton Jogja dan Pakualaman sebagai satu ke satuan harus segera dirumuskan. Bila tak segera ditetapkan, maka ke-istimewaan DIJ akan rawan di-goyang. (kus/ila/ong)