JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengisyaratkan akan lebih banyak mendelegasikan ketugasan kepada Wakil Gubernur (Wagub) DIJ nantinya. Sebab, tantangan dan spesifikasi sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Terlebih usia Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X masih terbilang ngenomi (muda).

PA X saat ini berusia 55 tahun. Oleh HB X, dia dinilai lebih muda, sehingga dirasa lebih mampu menjawab tantangan masa kini. “Umur saya kan juga sudah beda, mestinya lebih mampu yang muda daripada yang tua,” ujar HB X ketika ditemui usai melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kepatihan, kemarin (24/5).

Dengan Wagub DIJ yang lebih muda, lanjutnya, diharapkan bisa menjawab tantangan kondisi saat ini. Ketika ditanyakan apakah nantinya akan lebih banyak tugas yang didelegasikan kepada Wagub, HB X mengaku, hal itu bisa saja dilakukan. “Yo mungkin to, mobilitas kan juga akan beda,” jawabnya.

Meskipun begitu, untuk tugas dan kewenangan apa saja yang akan didelegasikan ke wagub, Raja Keraton Jogja tersebut mengaku akan berdialog terlebih dahulu. Nantinya, lanjut HB X, dia dan PA X akan berbagi tugas dalam memimpin DIJ. “Nanti dialog dulu, saya belum tahu persis, saya rembugan dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Suharwanta mengatakan, proses pengisian jabatan hingga pelantikan Wagub DIJ sudah sesuai amanat UU Keistimewaan (UUK) DIJ. Tapi, lanjutnya, terdapat pula amanat UUK yang belum dilaksanakan. Menurut Harwanta, sapaannya, sebenarnya pembagian tugas gubernur dan wagub sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam UUK pasal 10 dan 13. Tapi, khusus di DIJ, Raja Keraton Jogja dan Adipati Pakualaman otomatis menjadi gubernur dan wagub, dalam amanat UUK ada pasal yang mengatur hubungan keduanya. “Pengaturan hubungan itu yang belum dilaksanakan. Yang jelas kami meminta pelaksanaan UUK DIJ secara konsisten,” ujarnya.

Harwanta menambahkan, terdapat pula amanat yang belum dilaksanakan. Baik untuk Gubernur dan Wagub DIJ masa jabatan 2012-2017, maupun yang tidak ditentukan waktunya. Anggota Komisi C DPRD DIJ tersebut mencontohkan, seperti dalam pasal 46 tentang tugas dan kewajiban Gubernur dan Wagub masa jabatan 2012-2017. Yaitu untuk menyiapkan arah kebijakan umum bidang kebudayaan, kebijakan pengelolaan, dan pemanfaatan pertanahan serta tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Termasuk menyiapkan masyarakat DIJ dalam pelaksanaan Keistimewaan seperti ditentukan dalam UUK.

“Kami mendesak gubernur dan wagub untuk menjalankan amanat UUK tersebut supaya tidak melanggar,” pintanya. (pra/ila/ong)