SLEMAN – Pemkab Sleman be-rencana mencabut enam peraturan daerah (perda) yang dianggap su-dah tidak relevan. Hal itu me-nindaklanjuti instruksi presiden, yang berencana mencabut tiga ribu perda bermasalah di pemerin-tah daerah.

Enam regulasi tersebut antara lain, Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Perda No. 4/2013 tentang Usaha Petambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Perda No. 4/2014 tentang Pengelolaan Air.

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekre-tarat Daerah Hendra Adi Riyanto mengatakan, tiga perda tersebut diusulkan untuk dicabut karena kewenangan pelaksanaannya telah dilimpahkan ke Pemprov DIJ.

Tiga regulasi lain yang juga dianggap usang, yakni, Perda No. 4/1998 tentang Retribusi Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, Perda No. 10/2000 tentang Anggaran dan Belanja Desa, dan Perda No. 9/2003 tentang Kedudukan Keuangan Lu-rah dan Pamong Desa. “Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri untuk menindak lanjuti peng hapusan perda tersebut,” ung-kap Hendra kemarin (29/5).

Menurut Hendra, sesuai arahan Kemendagri, pencabutan perda hanya terhadap regulasi yang diang-gap bakal menghambat proses investasi di daerah. Sedangkan, regulasi yang dianggap masih re-levan dengan kondisi sekarang masih dalam pembahasan di ting-kat kementerian terkait. Sebab, sebagian besar perda merupakan kepanjangan peraturan pusat.Di sisi lain, meski banyak pihak menganggap Perda No. 8/2007 ten-tang Pelarangan,
Pengedaran, Pen-jualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol tak lagi memenuhi un-sur keadilan, pemkab belum akan mencabutnya. Kabag Hukum Hery Dwikuryanto menegaskan bahwa perda tersebut su dah cukup sesuai. Alasannya, ke beradaan minuman beralkohol di Sleman tidak dilarang sepenuhnya. Tapi diatur kebera-daan dan penjualannya. “Ini tidak mengganggu investasi,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Hendrawan Astono adalah salah satu sosok penting yang menilai regulasi tentang minuman keras beralkohol perlu dikaji ulang. Khu-susnya terkait ketentuan hukuman dan denda bagi pelanggar perda pada regulasi tersebut terlalu ring-an. Me nu rutnya, perda tak relevan jika disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Faktanya, para pelanggar yang diajukan ke pengadilan oleh Satpol PP, hampir semuanya bebas melenggang pulang setelah mem-bayar denda yang dijatuhkan hakim. Padahal, tak sedikit konsumen mi-hol yang te was akibat menenggak oplo san. Hendrawan menegaskan bahwa keberadaan Perda No. 8/2007 belum mampu menjadi efek jera bagi para pelanggar.

“Ketentuan hukumannya harus diperkuat. Dan yang terpenting itu penegakkannya. Jangan hanya jadi macan ompong karena ba-nyak kelemahannya,” sindir politi-kus PKS itu. (bhn/yog/ong)