GUNUNGKIDUL – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Gunungkidul mempertanyakan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kegelisahan itu berkaitan dengan keseriusan BPJS dalam meningkatkan sosialisasi layanan kesehatan lewat asuransi kesehatan pemerintah.

“Banyak dokter yang sering dikomplain pasien gara-gara persoalan rujukan,” kata Ketua IDI Gunungkidul Edy Suharismanto dalam musyawarah cabang (muscab) di gedung DPRD Gunungkidul, kemarin (29/6).

Edy menjelaskan, terkait dengan alur rujukan pasien BPJS, semestinya sudah ada sistem yang menjalankan sehingga tidak mengganggu layanan para dokter. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperbaiki.

“Karena kami di lapangan sering kena komplain, padahal kan sudah ada aturan mainnya,” ucapnya.

Dikatakan, kejadian yang sering dialami memang menjadi risiko dokter. Hanya, jika para dokter harus menjelaskan alur kepada pasien atau keluarga pasien, tentu akan mengurangi waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Padahal saat ini jumlah dokter masih belum ideal,” terangnya.

Menurutnya, di Gunungkidul hingga sekarang hanya memiliki sebanyak 136 dokter, baik umum dan spesialais. Jumlah tersebut harus melayani lebih dari 7.000 warga. Tentu situasi demikian bukan menjadi alasan untuk tidak professional. “Namun, BPJS juga harus serius memberikan sosialisasi dan pengertian kepada pemegang asuransi,” tegasnya.

Untuk kepentingan peningkatan profesionalitas, IDI berusaha melakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan. Di era JKN, muscab kali ini juga sebagai ajang peningkatan kapasitas dokter. “Masyarakat saat ini sudah kritis,” lanjut dokter yang juga steering committee (SC) muscab ini.

Sementara itu, dalam agenda muscab kemarin, selain seminar juga memilih ketua IDI baru. Hasil rapat formatur yang tediri dari lima dokter, akhirnya semua sepakat memilih ketua baru, yaitu dr Eko Darmawan Sp.PD menggantikan posisi Edy Suharismanto. (gun/ila/ong)