KULONPROGO – Prestasi bi-dang administrasi keuangan kembali diraih Pemkab Kulon-progo. Untuk ketiga kalinya se-cara berturut-turut, kabupaten pimpinan Bupati Hasto Wardoyo memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan opini laporan hasil pemeriksa-an (LHP) Badan Pemeriksa Keu-angan (BPK) Perwakilan DIJ.

Sejak 2013 hingga 2015. Atas prestasi tersebut, LKPD Pemkab Kulonprogo berhak menyandang embel-embel WTP akrual. LHP diterima pemkab di kantor BPK DIJ pada Jumat (27/5) sore.

Hasto mengaku sangat bersyu-kur atas prestasi tersebut. Apal-agi, opini WTP berbasis akrual merupakan sistem terbaru yang diterapkan pemerintah. Akrual merupakan metode akutansi, dimana penerimaan dan peng-eluaran keuangan dicatat saat transaksi. Bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut di-terima atau dibayarkan.

Bagi Hasto, capaian tersebut menjadi modal, sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa administrasi roda pe-merintahan bisa dijalankan secara clear and clean. “Dengan basis akrual, semua pencatatan dokumen harus sempurna. Tidak boleh ada serupiahpun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar-nya kemarin (29/5).

Sistem itu berbeda dengan sebelumnya, dimana saat itu opini WTP tetap bisa disematkan meskipun masih ada laporan yang belum bisa dipertanggung-jawabkan. Atau belum disertai dokumen lengkap.

Sekarang, penerimaan dan pengeluaran harus sinkron tanpa selisih. Alias nol rupiah.Meraih opini WTP akrual tak lantas membuat Hasto berpuas diri. Dia punya indikator sen-diri. Hasto berharap, ke depan, pertanggungjawaban adminis-trasi keuangan harus lebih detail dan rinci.

Tidak semata-mata untuk meraih opini WTP ak-rual. Tapi lebih dari itu, untuk menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan sudah berjalan secara normal.Kepala BPK Perwakilan DIJ Parna mengungkapkan, opini WTP bagi Pemkab Kulonprogo diberikan setelah dilakukan pe-meriksaan LKPD selama hampir dua bulan. Sejak dokumen keu-angan diserahkan pada awal Maret 2016.

“Ini bentuk apre-siasi dari BPK atas upaya pe-merintah daerah yang mampu mengelola dan mempertang-gungjawabkan keuangan,” je-lasnya.

Dalam kesempatan itu, Parna mamaparkan bahwa beberapa pertimbangan penilaian opini atas LKPD Kulonprogo, dianta-ranya, kesesuaian standar akutansi pemerintahan, kecu-kupan pengungkapan, kepatu-han terhadap peraturan perun-dang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan memang mengharuskan pemerin-tah daerah dan tim pemeriksa bekerja lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Parna. (tom/yog/ong)