PURWOREJO – Tak bisa dipungkiri, pe-langgaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Ironisnya, sebagian besar pelanggaran justru dilaku-kan para pelajar.

Di Purworejo, misalnya. Selama 2015, Satlantas Polres setempat telah mengeluarkan sedikitnya 8.621 tilang bagi pelajar. Bahkan, dalam empat bulan terakhir sedikitnya 1.003 surat tilang diter-bitkan untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Kasatlantas AKP Eko Rubiyanto tak menampik bahwa semakin mudahnya akses memperoleh sepeda motor men-jadikan para orang tua membelikan kendaraan roda dua tersebut bagi anak usia sekolah. Dengan dalih untuk men-dukung sarana transportasi sekolah.

Namun, tanpa mempertimbangkan pe-raturan tentang batas minimal usia peng-guna sepeda motor. Padahal, hal tersebut cukup riskan. Apalagi, tak sedikit pelajar yang menya-lahgunakan kepercayaan orang tua. Se-peda motor digunakan untuk balapan liar. Bahkan, kelengkapan kendaraan dipereteli seramping mungkin.

“Tindakan represif dengan razia seolah sudah tak mempan. Namanya anak muda, kalau belum kena batunya tidak kapok,” sesal Eko saat sosialisasi tertib lalu lintas di hadapan seratusan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di Audito-rium Polres Purworejo akhir pekan lalu.

Kasatlantas menegaskan, luka parah hingga meninggal dunia merupakan efek jera paling fatal bagi para pembalap liar. Hal itulah yang tidak diinginkan. Teru-tama jika yang menjadi korban adalah masyarakat, yang tak ada sangkut-paut-nya dengan aktivitas balap liar pelajar.

Menyikapi hal itu, Satltantas meng-gandeng pihak sekolah agar turut ber-peran menekan keterlibatan siswa dalam adu balap liar. Itu diwujudkan dengan ditekennya dokumen kesepahaman ber-sama (MoU) antara Kapolres AKBP The-resia Arsida Septiana dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Muh Wuryanto.

Poin penting dalam MoU, diantaranya, jika ketahuan ada pelajar melakukan ba-lap liar atau melanggar lalu lintas, kepo-lisian akan menahan sepeda motor se-lama tiga bulan. Setelah masa penahanan selesai, siswa bersangkutan bisa mengam-bil kendaraan asalkan membawa surat pernyataan dari guru dan orang tua.

“Saat pengambilan juga harus disertai pernyataan kesanggupan melengkapi kendaraannya lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Muh Wuryanto mengim-bau sekolah-sekolah untuk menyisipkan pesan-pesan tertib berlalulintas dalam kegiatan belajar mengajar. “Tidak hanya saat upacara. Tapi ketika pelajaran di kelas,” ujarnya. Wuryanto menegaskan, pihaknya melarang siswa SMP membawa kendaraan bermotor ke sekolah. (cr2/yog/ong)