MUNGKID – Pegawai honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Ma-gelang berharap bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Selama ini honor yang mereka terima sekitar Rp 150 ribu per bulan dari APBD Kabupaten Ma-gelang. Mereka me minta pemkab memikirkan nasibnya agar bisa menerima honor yang layak.

“Untuk pemerintah pusat ka mi tetap meminta diangkat se suai masa kerja dan usia,” ujar Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Magelang Nunik Nugrahaningsih usai audiensi bersama dengan ratusan honorer K2 dari berbagai daerah di gedung DPRD kemarin.

Selain meminta ke pemerintah pusat, ia juga meminta ke peme-rintah daerah agar ikut memikir-kan nasib para tenaga honorer. Pemkab perlu memberikan su-atu apresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dengan demikian pada 2017 tenaga honorer nanti bisa me-nerima kesejahteraan yang se tara dengan UMK. Di Kabupaten Ma-ge lang, saat ini terdapat sedikit-nya 625 tenaga honorer.

“Tenaga honorer terbesar ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Lain-nya tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” jelasnya.

Dalam audiensi ini, selain diha-diri ratusan honorer K2 asal Ka-bupaten Magelang, juga perwaki-lan dari sejumlah daerah tetangga. Antara lain, Jepara, Tegal, Banyu-mas, Boyolali, dan lainnya.

Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer K2 Indo-nesia Andi Nurdiansyah menga-takan, permasalahan pegawai honorer K2 menjadi bahan pem-bicaraan di tingkat DPR RI. Hal ini karena berhubungan dengan kemanusiaan, di mana pegawai honorer selama ini merasa did-zolimi menterinya sendiri.

“Kita sekarang sedang menge-jar kejelasan tentang nasib ho-norer K2, karena dalam audien-si terakhir beberapa waktu lalu, seluruh fraksi di DPR RI menga-ku siap dalam anggaran untuk penyelesaian K2 tahun 2016 ini,” ungkapnya. (ady/laz/ong)