ADI DAYA PERDANA/RADAR JOGJA
BERDALIH LEGAL: Massa dari penambang saat menggelar aksi demo di Kantor Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, kemarin (30/5). Mereka protes karena seorang staf di kecamatan itu dinilai telah menghalang-halangi aksi penambangan dengan alat berat.
MUNGKID – Sekitar 100 warga meng-geruduk kantor Kecamatan Srumbung, kemarin (30/5). Mereka menuntut Bu-pati Magelang Zaenal Arifin mencopot seorang pegawai Kantor Kecamatan Srum-bung, karena dinilai menghalang-halangi kegiatan penambangan dengan alat berat. Mereka datang dengan mengendarai 12 truk, lima minibus dan 25 sepeda mo-tor.

“Setelah izin pekerjaan resmi, ke giatan operasi produksi per tam ba ngan keluar dari Pemprov Jateng, ternyata oknum ini masih saja bermanuver. Yaitu menghalang-halangi dan me rintangi kegiatan penam-bangan le gal,” ujar Koordinator Aksi Anang Ima mud din kemarin.

Menurutnya, upaya menghalang-halangi ini dilakukan oknum PNS dengan men-ghasut kades di lokasi tambang untuk menolak penambangan dengan alat berat. Padahal, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut-kan kewenangan terkait izin pertambangan sepenuhnya ada di Provinsi Jateng.Oknum pejabat itu dinilai terus men-curigai kegiatan penambangan de ngan alat berat.

Padahal, penambangan di Desa Nglumut, Srumbung, sudah me-ngan tongi izin resmi. Camat Srumbung Agus Purgunanto mengatakan, secara struktural oknum PNS yang disebut adalah Andie Wibo wo seba-gai staf di Kecamatan Srumbung. Sedang-kan secara fungsional, yang bersangkutan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS).

Sementara itu, Andie Wibowo me nga-takan, kejadian demonstrasi ini dilatar-be lakangi adanya anggapan bawa ia pemrakarsa untuk mempersulit proses perizinan dan pelaksanaan penambangan di Desa Nglumut. Ia mengatakan sudah me lak sanakan tugas sesuai koridor atu-ran main.

“Kalau pemrakarsa merasa ter ganggu, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya,” jelasnya. (ady/laz/ong)