MUNGKID – Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Magelang di-duga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para sopir bus pariwisata. Aksi ini dilakukan di sekitar obyek wisata Candi Borobudur. Kalangan DPRD me-nyayangkan peristiwa ini.

“Jika seperti itu tentu akan me-nganggu sektor pariwisata. Pada-hal wisatawan ke sini itu mem-bawa banyak manfaat, terutama dari sektor ekonomi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Ahmad Sarwo Edi ke-marin (30/5).

Menurutnya, aksi main tilang dengan mencari-cari kesalahan terhadap bus pariwisata wisata dinilai akan berdampak buruk ter-hadap sektor pariwisata. Apalagi, di tengah upaya pemerintah men-dokrak ekonomi dari sektor itu.

Dikatakan, langkah penertiban yang dilakukan kepolisian sebenarnya sah-sah saja. Mengingat hal itu merupakan wilayah aparat hu-kum. Namun jangan sampai ke-giatan itu melanggar aturan. Se-perti adanya dugaan tidak diberikan surat tilang dan adanya pungutan.

“Jangan sampai pariwisata di Borobudur terganggu dengan tindakan hukum yang keliru. Apalagi saat ini tengah dipersi-apkan pembentukan Badan Otoritas Borobudur,” jelasnya.

Pegiat Pariwisata Borobudur Abbet Nugroho, mengaku hampir setiap akhir pekan melihat pe-mandangan banyak bus pariwi-sata yang diberhentikan petugas meski tidak sedang razia. Bahkan ada beberapa wisatawan yang terpaksa menunggu berjam-jam karena terkena masalah tersebut.

“Saya sering menggunakan bus berwisata ke luar kota. Setahu saya bus pariwisata mendapat pengecualian karena membawa dampak positif kecuali memang melanggar dengan jelas,” katanya.

Abbet berharap hal itu tidak terulang kembali. Pungli yang dilakukan petugas akan membe-rikan kesan negatif dan berdam-pak buruk pada dunia pariwisata.

“Saya minta hormati wisatawan yang datang ke Borobudur, karena mereka adalah tamu kita,” katanya. Ia pun menyayangkan langkah oknum polisi itu. Jika hal itu terus di biarkan, dunia pariwisata Boro-budur akan terancam. (ady/laz/ong)