ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
APRESIASI: Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyalami para pejabat SKPD Bantul di Pendopo Parasamya kemarin (31/5).
PEMKAB Bantul kembali meraih predikat opini wajar tanpa pe ngecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini diberikan atas laporan keuangan pemerin-tah daerah (LKPD) 2015.

Prestasi prestisius ini merupakan keempat kalinya yang diraih dalam empat tahun berturut-turut.Kendati begitu, capaian ini bukan tanpa catatan. BPK memberikan paragraf catatan. Ada 16 temuan yang harus diselesaikan pemkab dalam 60 hari ke depan.

“Tapi tidak ada satu pun (temuan) yang ber-konotasi dengan kerugian negara,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyan-tono usai penandatanganan pakta inte-gritas mempertahankan opini WTP di Pendopo Parasamya, kemarin (31/5).

Menurutnya, 16 temuan BPK hanya ber-sifat administratif. Rinciannya, lima temuan terkait kepatuhan. Sebanyak 11 temuan lainnya karena lemahnya pengendalian. Toni menekankan, ada tiga titik persoalan yang menjadi PR bagi pemkab atas seluruh temuan BPK itu.

Pertama, terkait aset. Menurutnya, dalam penilaian BPK pencatatan aset pemkab masih kurang sempurna. “Penataan aset di non pemerintah seperti BUMD,” sebutnya.

Toni tidak membantah dalam setiap tahun persoalan aset se lalu menjadi temuan BPK. Termasuk pada tahun ini. Kendati demikian, menurut Toni, level temuan BPK atas aset dalam setiap tahun berbeda-beda. “Bebera-pa tahun lalu pendataannya. Berikutnya terkait dokumen-dokumen aset,” bebernya.

Berkaca dari pengalaman ini, Toni berjanji bakal membenahi administrasi pencatatan aset. Agar aset tak lagi menjadi temuan BPK.Yang menjadi PR berikutnya adalah per-sediaan transaksi barang dan jasa. Toni menguraikan, ada ketidakcocokkan antara neraca akhir 2015 dengan penggunaan barang dan jasa. “Baru kali ini persediaan di periksa sedemikian rupa,” ungkapnya.

Berikutnya adalah bantuan operasional sekolah (BOS). Menurutnya, penggunaan BOS yang di laporkan seringnya yang berasal dari pemkab. BOS yang bersumber dari pro-vinsi dan pemerintah pusat jarang ada lapo-rannya. Inilah yang menjadi perhatian BPK.

Terlepas dari itu, Toni mengungkapkan mayoritas pemerintah daerah di Indone-sia terganjal dengan persediaan barang dan jasa serta BOS. Bupati Bantul Suharsono bertekad mem-pertahankan prestasi ini. Bahkan, capaian tahun depat lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yakni, opini WTP tanpa satu pun catatan.

Nah, untuk merealisasikannya Suharsono mengintruksikan setiap satuan kerja perang-kat daerah (SKPD) memerhatikan akuntabi-litas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Karena prestasi ini juga ka-rena kinerja seluruh teman-teman SKPD,” ucapnya. (zam/din/ong)