Menanggapi penunjukan Rani sebagai Plt Sekprov DIJ, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menegaskan, siapapun yang dipercaya gubernur tidak ada persoalan bagi parlemen.

Hanya, dia ingin masa jabatan Plt itu dibatasi waktunya.

“Plt itu sama artinya menjadi pejabat sementara (Pjs). Jangan sampai terlalu lama,” ingat Inung, sapaan akrabnya.

Inung menegaskan, lowongnya posisi sekprov menambah panjang daftar kekosongan jabatan struk-tural di Pemprov DIJ. Jika sebe-lumnya ada enam jabatan eselon II A dan II B yang lowong, sekarang bertambah dengan pensiunnya Ichsanuri ini.

Anggota dewan asal Kotagede ini menilai, pemprov cenderung kedodoran mengimplementasikan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan MenPAN/RB yang mengharuskan pengisian jabatan eselon II dan eselon I melalui seleksi terbuka.

Dengan sistem birokrasi yang matang, lanjut Inung, seharusnya pemprov, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ telah mengetahui sejak awal pejabat struktural eselon II dan eselon I yang akan pensiun.

Dengan begitu, proses seleksi terbuka bisa disiapkan be berapa bulan sebelumnya.

“Mestinya tahu Sekprov pensiun Juni, sejak Januari diumumkan adanya seleksi. Kalau lelang jabatan diadakan sedari awal, nggak mungkin ada kekosongan jabatan,” sesalnya.

Menurut Inung, ibarat nasi telah menjadi bubur. Karena itu, guna menyikapi persoalan tersebut, harus segera diadakan seleksi terbuka calon sekprov. Sebab, sekprov merupakan jabatan eselon I B, satu-satunya sekaligus puncak karir PNS di pemprov. (kus/pra/yog/ong)