JOGJA – Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) selalu terjadi di Pemkot Jogja setiap tahunnya. Selama 2015, total sembilan kasus yang diperiksa Inspektorat Kota Jogja.

Tujuh diantaranya ditindaklanjuti dengan pe nyelidikan dan penyidikan. Empat orang pegawai ter-bukti bersalah dan dinilai telah merusak citra pemerintahan.

Keempatnya dijatuhi sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Seorang diantaranya dikenai sanksi berat berupa pe nurunan pangkat satu tingkat karena me nyelewengkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Sedangkan tiga lainnya dijatuhi sanksi sedang dan ringan karena terbukti selingkuh. Kendati demikian, Inspektur Pemkot Jogja Wahyu Widayat enggan membeberkan identitas pelaku
Menurut Wahyu, sanksi berat tak harus terjadi jika PNS ber-sangkutan mengindahkan im-bauan dan peringatan yang dilontarkan lembaganya.

“Tapi, yang bersangkutan tetap ngeyel,” ujarnya usai memimpin gelar pengawasan daerah kemarin (31/5).

Mantan kepala Dinas Ke tertiban itu menegaskan bahwa pe ngisian DIPA tidak boleh sembarangan. Harus sesuai kegiatan belanja berdasarkan kenyataan. Ber-dasarkan nilai dan peruntuk-kannya.

“Risiko pelanggaran ditanggung penumpang. Kalau di DIPA untuk beli bakso, ya, jangan beli soto. Jangan alasan karena ketemunya soto,” sindirnya beranalogi.

Sementara itu, seorang dari tiga pegawai yang ketahuan selingkuh dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji. Sedangkan dua lainnya hanya ditegur secara lisan oleh pimpinan masing-masing.

Wahyu membeberkan, kasus perselingkuhan terkuak setelah lembaganya memperoleh laporan, yang ditindaklanjuti dengan penelusuran. Petugas me nguntit para terlapor sampai ke lokasi yang digunakan untuk tempat berbuat asusila. Yakni, di kawasan Kaliurang, Sleman dan Parang-tritis, Bantul.

Investigasi membuahkan hasil cukup signifikan. Termasuk detail alamat hotel-hotel yang dijadi-kan tempat perselingkuhan ter-sebut. Penelusuran petugas dikuatkan oleh satpam hotel setempat. Bahkan, Inspektorat mampu meyakinkan petugas sekuriti hotel untuk menjadi saksi.

“Informasinya sangat jelas, kedua orang yang berselingkuh menggunakan dua motor,” katanya.

Wahyu menegaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar telah sesuai dengan regulasi.

“Yang dilihat bukan besar kecilnya sanksi. Tapi fungsi pembinaannya. Kalau tetap ngeyel ya sanksi,” katanya.Selain itu, Inspektorat juga menindaklanjuti beberapa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diantaranya, pada pe ngadaan barang dan jasa yang menimbulkan ke rugian daerah. Upaya pencegahan ke-rugian negara sebesar Rp 69 juta.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi menyambut positif penurunan pelanggaran disiplin PNS. Kendati demikian, Fahmi berharap bahwa data yang dituturkan kepala Inspektorat mencerminkan kondisi se-benarnya. “Seharusnya, dengan penuru-nan pelanggaran, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemkot semakin bagus. Indi-katornya selaras,” ujarnya.

Fahmi melihat, upaya pen-cegahan yang dilakukan Inspek-torat Daerah cukup efektif. Ter-utama untuk pembinaan PNS yang berhubungan dengan risiko tindak pidana korupsi.

“Harus dicegah sejak awal. Kerugian negara pun bisa di-minimalisasi,” tandasnya.Jumlah pelanggaran disiplin PNS selama 2015 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 19 kasus. (eri/yog/ong)