SLEMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menjadi salah satu kabupaten yang belum menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap laporan administrasi keuangan yang diserahkan ke BPK.

Menurut Kepala Dinas Pe ngelolaan Ke-uangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman Rini Murti Lestari, itu terjadi karena ke-terlambatan penyerahan laporan adimi-nistrasi laporan keuangan.

Sehingga be-rakibat belum dikeluarkannya hasil audit BPK terhadap keuangan Pemkab Sleman. Namun dari infromasi yang dia terima, BPK DIJ telah menyelesaikan pemeriksa-an.

“Tanggal 9 Juni mendatang, menurut informasi akan diserahkan,” jelas Rini ditemui di kantornya kemarin (31/5).

Keterlambatan penyampaian laporan ke-uangan yang semula di jadwalkan akhir Februari. Ternyata baru bisa diselesaikan pada Maret.

Dia berkilah, keterlambatan tersebut disebabkan pergantian sistem pelaporan yang ada di Pemkab Sleman yang saat ini meng-gunakan sistem Siadinda untuk SKPD dan Simakda Satuan Kerja Pengelola Keunagan Daerah (SKPKD) yang ada di DPKAD.

Dia berharap, opini wajar tanpa pe-ngecualian (WTP) laporan keuangan Pem-kab Sleman di tahun sebelumnya bisa dipertahankan.

“Kalau soal opini memang kami serahkan ke BPK. Kami inginnya sama seperti tahun lalu,” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Sleman Hasto Karyantoro menilai keterlambatan pela-poran administrasi keuangan membawa citra yang kurang baik bagi Pemkab Sleman.

“Bagaimanapun juga tidak baik pemerin-tahan apalagi ini berkaitan dengan laporan keuangan,” jelasnya.

Meski begitu, dia memahami keterlam-batan laporan keuangan di Pemkab Sleman diakibatkan perubahan sistem laporan yang baru. Ini tidak hanya terjadi di ekse-kutif. Di DPRD pun me ngalami hal sama.

Menurutnya SKPD di Sleman memang tengah beradaptasi dengan sistem laporan adiministrasi. Dia berharap, keterlamba-tan laporan administrasi ke uangan pem-kab ke BPK hanya terjadi tahun ini saja. “Saya rasa masih bisa ditolerir,” jelas politikus PKS. (bhn/din/ong)