JOGJA – Jam kerja bagi PNS sebenarnya sudah jelas. Mereka wajib sudah berkantor pukul 08.00 dan pulang pukul 15.30. Tapi, kehadiran kerja yang dibuktikan dengan finger print itu masih menjadi persoalan serius. Inspektorat DIJ me-nemukan 16 pelanggaran jam kerja tersebut.

Inspektur Bantu Bidang Pemerintahan Inspektorat DIJ Sarana Tamtama Yudha mengatakan, pelanggaran jam kerja ini menjadi mayoritas dari temuannya. Dari 34 temuan itu, 16 di antaranya hanya masalah disiplin jam kerja
“Lainnya soal target realisasi belanja, pengelolaan barang mi-lik daerah yang belum sesuai ketentuan, dan belum tertibnya pemberian tunjangan keluarga,” kata Sarana, kemarin (1/6).

Dia mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomen-dasi pada delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Kesemuanya sudah selesai ditindaklanjuti. Masih ada beberapa catatan atas tindak lanjut hasil pemeriksa-an,” jelasnya.

Sarana mengungkapkan, dari delapan SKPD itu, beberapa kurang mencermati rekomen-dasi serta aspek legal formal.

“Artinya tidak ada legitimasi. Belum ada aturan hukumnya jadi itu menjadi persoalan,” ungkapnya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, dari semua te-muan itu harus ada tindak lanjut dari SKPD terkait. Apalagi, posisi aparat pengawasan internal pe-merintah (APIP) saat ini memi-liki posisi penting dalam mewu-judkan good and clean governance.

“Dalam konteks penyeleng-garaan pemerintahan, fungsi pengawasan mampu mendu-kung pemerintahan yang pro-fesional, transparan, akuntabel, bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN),” jelasnya.

Dia mengingatkan, persoalan pejabat yang biasanya terjerat korupsi tak hanya karena faktor niat. Beberapa pejabat yang tak berhati-hati bahkan karena ter-sandung celah dari peraturan. Akibatnya, mereka banyak yang masuk bui hanya karena pelang-garan administrasi.

“Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap arah kebijakan yang menyimpang sehingga sekecil apapun pekerjaan pe-merintah, masyarakat akan selalu menuntut adanya trans-paransi,” pesannya.

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwa-kilan DIJ Titut Ratih Kusuma mengatakan, saat ini dari 476 APIP di Indonesia telah diiden-tifikasi. Hasilnya, hanya ada dua APIP yang telah berada pada level tiga.

“Ini sebuah keprihatinan. Se-mentara 386 di antaranya masih berada di level pertama. Padahal presiden sendiri berharap di akhir tahun 2019 nanti 85 persen APIP sudah berada di level tiga,” katanya.

Dia menegaskan, ketertiban administrasi harus menjadi pe-doman bagi PNS. Tak hanya soal disiplin PNS sesuai Peratu-ran Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010.

Semua PNS juga wajib memperhatikan ketertiban administrasi. “Untuk niat ( korupsi) mungkin tidak ada. Tapi hanya persoalan adminis-trasi ini, banyak yang akhirnya bersalah,” katanya. (eri/ila/ong)