Setiaky/Radar Jogja
MENANTI RAPERDA KTR: Sebuah kawasan bebas asap rokok di Sleman. Sayangnya, Raperda KTR yang awalnya dicetuskan oleh dewan kini justru mangkrak alias tidak jelas.
SLEMAN – Status Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) Sleman, mangkrak. Raperda yang dicetuskan dan menjadi inisiatif dewan sejak 2013 itu nasibnya terombang-ambing, antara ditetapkan atau dicabut dari program legislasi daerah (Prolegda).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sleman Hasto Karyantoro menjelaskan, terhambatnya penyelesaian Raperda KTR menjadi Perda memang didasari oleh berbagai pandangan. Salah satunya karena ada beberapa pihak yang beranggapan pengesahan Raperda ini akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah dari cukai rokok. “Kami juga belum memiliki langkah akan diapakan Raperda ini,” jelas Hasto kemarin (1/6).

Di kawasan pemukiman padat seperti di Sleman, keberadaan KTR sendiri sangat diperlukan. Hal ini untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan bagi masyarakat yang tidak merokok. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat yang salah menafsirkan bahwa Raperda ini akan menghambat bisnis tembakau. Baik di kalangan petani, produsen, maupun distributor.

Dia menjelaskan, sebagian aspirasi yang masuk berpendapat keberadaan Perda KTR akan merugikan banyak pihak. Melihat kondisi Raperda yang tidak jelas, akhirnya kepala daerah pun mengambil keputusan untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2012 mengenai KTR.

Peraturan itu menyebutkan tujuh kawasan dilarang merokok. Antara lain di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, baik tertutup maupun terbuka.

Adapun kegiatan yang dilarang di tempat-tempat itu meliputi, mengonsumsi rokok, memproduksi rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok. “Padahal aturan itu bukan melarang keberadaan rokok, hanya membatasi ruang pemakaiannnya, sehingga tidak di sembarang tempat,” sebutnya.

Meski demikian, jelasnya, keberadaan Perbup sendiri tidak memiliki daya ikat yang kuat seperti Perda. Oleh karena itu ke depan ia berencana akan mengonfirmasi kembali kelanjutan pembahasan dari Raperda KTR.

“Sekarang saya belum sempat bertemu dengan pengusul. Tapi nanti kami tanyakan kembali kepada pengusul, akan diapakan Raperda ini,” ujar Hasto.

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Sleman Hendra Adi mengakui keberadaan Perda KTR sebenarnya tinggal ditetapkan. Tapi kini masih menimbulkan konflik di kalangan pro terhadap rokok. “Inisiatifnya sudah sejak 2013 dan sekarang memang belum ada kejelasan,” jelasnya. (bhn/laz/ong)