GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TAK MAU DIGUSUR: Warga memasang papan nama usaha yang berdiri di atas aset PT KAI Daops VI di Jalan Pasar Kembang atau di sisi selatan Stasiun Tugu, Jogja, Rabu (1/6).
JOGJA – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daops) VI Jogja-karta menggusur pedagang di Jalan Pasar Kembang menuai penolakan. Tak hanya dari pedagang saja, namun juga dari Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.HS, sapaannya, meminta PT KAI untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pem-kot Jogja.

Apalagi, mereka merupakan pedagang resmi dari Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja. “Tidak ada penggusuran (pedagang) di Pasar Kembang dan Kota Jogja. Yang ada harus penataan,” tandas HS di balai kota, kemarin (1/6).

Dia menegaskan, PT KAI harus menghen-tikan semua aksi mengenai pengembalian muka Stasiun Tugu di sisi selatan. Terutama yang membuat pedagang yang mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Kembang tersebut resah karena khawatir. “Saya akan bicara dengan PT KAI,” katanya.

HS mengungkapkan, sebelumnya PT KAI mengatakan hanya akan melakukan pendataan. Itu kemudian disinkronkan dengan data dari Dinlopas. Bukan malah memberikan tenggang waktu bagi pedagang untuk membersihkan kios mereka sebelum Juli mendatang.

“Apalagi penggusuran. Yang jelas harus penataan. Kami sudah pastikan akan menata dengan humanis,” ujarnya
Penataan humanis tersebut, lanjut HS, adalah dengan pem-berdayaan. Artinya, pedagang di kios itu harus mendapatkan lahan pengganti untuk berdagang. Itulah yang akan menjadi bahan untuk berdiskusi dengan PT KAI. “Penggusuran, No!,” tegasnya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja Untung Supriyanto yang menerima keluhan dari pedagang di Jalan Pasar Kembang itu me-ngatakan, pihaknya sudah me-nyurati gubernur, wali kota, dan PT KAI. Surat itu meminta semua pihak untuk memberikan per-hatian serius terhadap pedagang di deretan kios di Jalan Pasar Kembang itu.

“Jangan sampai menjadi per-soalan dikemudian hari. Apa lagi, mereka juga memiliki HO (Izin Gangguan) dan SIUPP. Kan aneh, mereka diakui pemkot kok digusur PT KAI,” sesalnya.

Politikus yang akrab disapa Lilik itu mengatakan, PT KAI tak bisa sepihak melakukan pe nataan. Apalagi, mereka tak mengantongi legalitas hukum terhadap peng-gusuran tersebut.

“Apa landasan mereka menggusur? Kan tidak mungkin ada perintah lisan di-tindaklanjuti dengan penggu-suran,” katanya.

Rencana penggusuran ini tak hanya dengan mengundang 85 pedagang di Daops VI. Kemarin, petugas PT KAI juga melakukan pendataan pedagang.

Bahkan, saat koran ini akan memotret aktivitas pendataan itu dilarang petugas. Diketahui, pedagang yang me-nempati lahan milik Sultan Ground (SG) itu sebelumnya telah diundang ke Kantor PT KAI Daops VI di Jalan Lempuyangan, Kamis (26/5) lalu.

Mereka diun-dang untuk sosialisasi mengenai rencana penggusuran yang me-wajibkan pedagang pindah Juli mendatang. Ketua Paguyuban Manunggal Karso Rudi Triwarna mengaku heran dengan rencana PT KAI tersebut.

Sebab, selama ini keberadaan mereka diakui Pemkot Jogja. Ini dibuktikan dengan kepemilikan surat bukti pedagang (SBP) dari Dinas Pe-ngelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja. Pedagang ini pun membayar retribusi setiap hari ke Pemkot Jogja. “Kami bayarnya ke Lurah Pasar Pathuk. Besarnya retribusi Rp 7.400 setiap harinya,” katanya.

Sebelumnya, Manajer Humas PT KAI DaopVI Eko Budiyanto menjelaskan, lahan tersebut me-rupakan milik PT KAI. Ini dibuk-tikan dengan surat kekancingan dari Keraton Jogja. Dia meminta masyarakat memahami persoalan secara utuh. Itu merupakan pena-taan kawasan Malioboro.

“Rencana penggusuran juga untuk mengembalikan hak pejalan kaki, karena hampir seluruh pedagang di sisi utara Jalan Pasar Kembang berjualan di trotoar,” katanya.

PT KAI juga ingin mempercan-tik wajah Stasiun Tugu sisi se-latan yang memang tertutup oleh kios para pedagang tersebut.

“Nanti jadi pedestrian, juga un-tuk memperluas tempat parkir yang dipakai tak hanya pe-ngunjung stasiun, tapi juga pe-ngunjung Malioboro,” jelas Eko.Dia juga membantah kabar yang beredar di masyarakat bahwa kawasan tersebut akan dibangun mal. “Tidak mungkin, itu salah,” tandasnya. (eri/ila/ong)