Setiaky/Radar Jogja
SLEMAN – Kapolda DIJ Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat mengingatkan kepada ormas untuk tidak melakukan sweeping tempat-tempat hiburan menjelang dan selama bulan puasa. Sebab, langkah itu adalah domain polisi, sehingga ormas diminta untuk tidak bergerak melangkahi kewenangan petugas.

Hal itu diungkapkan Kapolda saat acara silaturahmi dengan tokoh agama di Grha Sarina Vidi, Jalan Magelang, kemarin (1/6). “Tokoh agama kita kumpulkan agar satu kata. Itu (sweeping) tugas polisi. Jadi biar polisi yang bertindak. Saya sudah perintahkan polisi untuk selalu lakukan razia,” katanya kepada wartawan seusai acara.

Hasilnya, dari razia belum lama ini, polisi menemukan ada delapan salon yang diduga digunakan praktik mesum. Sebab, saat diperiksa polisi bukannya menemukan alat cukur, malah alat kontrasepsi. “Ini hal yang perlu mendapat atensi. Polda melalui Karo Ops kami perintahkan tiada hari tanpa operasi. Setiap saat kami operasi, tiada henti,” ujar jenderal bintang satu ini.

Selain prostitusi, polisi juga melakukan operasi penyakit masyarakat seperti minuman keras dan narkoba. Kapolda mengungkapnya, pihaknya telah membidik tempat-tempat yang marak digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

“Sudah saya intip. Nanti saya obrak-abrik. Siapa pun itu orangnya, tidak pandang bulu. Saya sanggup melaksanakan,” tegasnya.

Disinggung apabila ada ormas yang masih nekat melakukan sweeping, polisi tidak segan melakukan prosedur hukum. Sebab, hal itu sama saja mengambil alih tugas polisi yang sudah bekerja melakukan razia.

“Yang masih sweeping-sweeping kami tindak. Sesuai prosedur hukum, tangkap proses kita sidik. Kami sudah bekerja, dan itu tugas polisi. Jadi percayakan saja pada polisi,” tandasnya.

Di tempat sama, Ketua MUI DIJ Prof KH Thoha Abdurahman juga mengimbau kepada ormas Islam di Jogjakarta untuk tidak perlu bertindak sendiri melakukan razia. “Jangan sweeping sendiri, serahkan polisi saja. Paling FPI (Front Pembela Islam) dan FJI (Front Jihad Islam) yang biasanya sweeping. FJI nanti induknya, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), akan kami panggil karena masih anggota. Kalau FPI tidak kita terima anggota, karena pengurusnya preman semua,” katanya.

Mengenai hiburan malam, ia juga meminta selama bulan puasa untuk tutup atau dibatasi waktunya. “Pemerintah yang punya kuasa, kami tidak punya wewenang. Atau bukanya jangan sampai terlalu malam. Bisa membuat kacaunya orang,” tuturnya. (riz/laz/ong)