MAGELANG – Rencana Pemkot Magelang merelokasi Pasar Minggu Pahing (Pahingan), men-dapat sorotan dari Ketua Ko-misi B DPRD Kota Magelang Wa luyo. Ia sangat menyayangkan dengan rencana relokasi itu.

“Saya benar-benar kaget dengan kabar relokasi pahingan itu, saya juga tidak diberitahu. Pahingan ini hanya perlu ditata dan tidak seharusnya direlokasi,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (1/6).

Menurut ketua Fraksi Demokrat ini, Pahingan adalah runtutan dari syiar agama yang dilakukan melalui berdagang. Mengaji dan berdagang tidak bisa dipisahkan, dan relokasi itu bukan solusi.

“Pemerintah gegabah, seha-rusnya dikaji dulu sebelum melakukan tindakan relokasi. Kalau masalah pengeras suara yang menggangu, kan bisa di-kasih tahu. Kalau masalah ke-macetan jalan, Magelang juga punya banyak jalan alternatif, nggak usah dipersulit, toh hanya 35 hari sekali,” ungkapnya.

Dia dan jajarannya mengaku langsung mengambil langkah dengan akan mengundang pihak terkait, seperti Dinas Pengelola Pasar (DPP) untuk duduk ber-sama mencari solusi terbaik. DPP dinilai mempunyai peran pen-ting dalam relokasi ini.

“Dari rapat internal yang kami lakukan, pagi ini (kemarin, Red) kita sepakat untuk mengundang takmir masjid dan Komunitas Kota Toea Magelang untuk du-duk bersama, agar menemukan solusi terbaik. Kita juga akan mengundang DPP,” ujarnya.

Dia juga menyayangkan aksi DPP merelokasi Pahingan. Men-urutnya, daripada memikirkan pemindahan Pahingan lebih baik DPP konsen dengan membenahi Pasar Rejowinangun yang masih perlu penataan. Ditemui terpisah, penggagas petisi yang menyuarakan peno-lakan relokasi Pahingan, Mu-hammad Nafi mengatakan, re-lokasi bisa melanggar UU Cagar Budaya No 5 Tahun 2010, merujuk pada revisi UU Nomor 5 Tahun 1992. Bahwa cagar budaya bukan hanya berbentuk barang, namun juga tradisi.

“Pahingan itu sudah punya se-jarah, bahkan para pedagang Pa-hingan ini adalah generasi kedua jamaah Mbah Mad dari Watu Congol yang turut ke manapun Mbah Mad bertausiah,” kata Nafi.

Menurut mantan Dewan Inti Kesenian Kota Magelang ini, kebi-jakan pemkot tidak sinkron dengan program nguri-uri kabudayan yang sering disuarakan. Bagi Pahingan sendiri tidak mendapat keadilan, kenapa yang ditata hanya pusat kuliner dan angkringan.

“Padahal kita tahu bahwa Pa-hingan sudah ada sejak tahun 50- an. Kenapa tidak ditata saja, toh para pedagang juga mau jika harus ditariki uang retri-busi untuk penataan agar lebih baik lagi,” ungkapnya.

Kang Nafi, sapaan akrabnya, menambahkan Pahingan adalah sebuah tradisi di mana menya-tukan orang-orang dari barat kali (sungai) dan timur kali. Dan, tradisi Pahingan ini yang men-jadikan Magelang tetap kondu-sif sampai sekarang.

“Jika dikaitkan dengan sepinya Pasar Rejowinangun, itu tidak masuk akal. Apalagi kalau akan dipindah di Lapangan Rindam IV Diponegoro, pangsa pasarnya juga sudah berbeda,” tandasnya.

Ia lalu mengambil contoh pen-jual kacang godok. Bakul kacang itu hanya berjualan pas pasaran Pahing saja.

“Di lain hari dia tidak berjualan, karena memang hanya ngalap berkah, berjualan sambil ngaji,” jelas guru kesenian di SMK Yudha Karya ini. (nia/laz/ong)