JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X tidak mempermasalahkan gugatan terhadap UU no-mor 13/2012 ten-tang Keistimewaan DIJ ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut dinilai sebagai hak konstitusi. “Ya nggak apa-apa, semua kan punya hak untuk melakukan itu,” ujar HB X ketika ditemui di Ke-patihan, kemarin (1/6).

Menurut HB X, pihaknya tak akan mengambil langkah apapun selama tak diminta oleh Mahkamah Konstitusi
Raja Keraton Jogja itu menyerah-kan sepenuhnya pengusutan gugatan itu kepada MK dan yakin mereka akan mengeluarkan ke-bijakan yang tepat. Termasuk akan menerima atau tidak permohonan Muhammad Sholeh itu.

“Tepat atau tidak langkah itu dilakukan yang menentukan MK sendiri dan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Terpisah mantan Anggota Tim Asistensi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Achiel Suyanto menilai langkah yang diambil Muhammad Sholeh sebagai tindakan konyol. Sholeh yang juga seorang pengacara tersebut dinilai Achiel tidak me-mahami konstitusi yang berlaku di Indonesia.

“Dia menuntut tapi nggak mengerti konstitusi dan UUD 45,” tegasnya.

Yang dimaksud Achiel adalah adanya ada pasal untuk meng-hormati hak daerah dan asal-usulnya. Terkait hak warga ne-gara yang tidak bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur, statusnya sebagai warga Jawa Timur membuat legal standing Sholeh tak pas.

“Yang memiliki legal standing untuk menggugat UUK mestinya adalah warga DIJ,” tuturnya.

Pria yang mendapat gelar KRT Nitinegoro dari Keraton Jogja tersebut menambahkan, kecil peluang UUK dicabut. Pemben-tukan UUK didasarkan pada konstitusi dan status DIJ sebagai Daerah Istimewa. Perubahan UUK, lanjut dia,bisa dilakukan bila DPR mengubah UUD 45 yang menjadi dasar negara. “Berani nggak mereka me-ngubah UUD? Kan begitu per-soalannya,” ujar pengacara senior itu.

Seperti diketahui gugatan yang diajukan oleh pemohon Muham-mad Sholeh warga Jawa Timur itu guna menguji pasal 18 ayat (1) huruf c, pasal 18 ayat (2) hu-ruf b, pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a hingga huruf d. Lalu pasal 20 ayat (1) hingga (6), pasal 21, pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan pasal 23 ayat (1) hingga ayat (4). Selanjutnya pasal 24 ayat (1) hingga ayat (6), pasal 25 ayat (1) dan (2), pasal 26 ayat (1) hingga ayat (8) dan pasal 28 ayat (5) huruf a hingga huruf k. Sholeh menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Sidang pendahuluan atas gugatan itu telah disidang-kan di gedung MK di Jakarta pada Selasa (17/5) lalu. Ada tiga hakim yang memeriksa yakni Arief Hidayat (ketua), Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul yang masing-masing bertindak se-bagai anggota.

Kepada hakim MK, Sholeh menerangkan latar belakang gugatannya. Dia menyoal gu-bernur dan wakil gubernur DIJ hanya bisa dijabat Sultan Hamengku Buwono dan Adip-ati Paku Alam. Masa jabatannya tidak terikat dua periode se-perti daerah lain. Kedua jabatan publik itu juga tidak melalui pemilihan. (pra/ila/ong)