JOGJA – Masyarakat DIJ diminta mulai menanam air hujan. Meski berada di wilayah cekungan air, DIJ tidak bisa hanya mengandalkan stok air permukaan tanpa menanamnya.

Konsultan Sumber Daya Air dari The C Institue Jogja Tri Budi Utama mengatakan, sumber air bersih di Jogja selama ini mengandalkan air dari Gunung Merapi. Tapi, dengan maraknya penambangan di sana membuat sumber air menyusut.

“Kebutuhan air termasuk untuk PDAM mengandalkan air dari Merapi, tapi kita tidak bisa hanya berharap dari Merapi,” ujarnya dalam rapat pleno Dewan Riset Daerah (DRD) DIJ terkait Ketersediaan Air untuk Masyarakat DIJ, kemarin (2/6).

Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat mulai menanam air. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk tampungan hujan. Seperti memasukkan air sebanyak mungkin ke tanah. Termasuk membuat waduk dan embung. Untuk waduk, Tri membandingkan dengan Batam. Wilayah serta jumlah penduduk yang lebih kecil, tapi di sana memiliki tujuh waduk. “DIJ dengan penduduk lebih banyak, tapi waduk baru punya satu,” ujarnya.

Sementara itu, pakar geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja Eko Teguh Paripurna menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mendukung resapan air. Dia mencontohkan seperti untuk pengurusan IMB di Kota Jogja, terdapat Perda nomor 4/1988 yang meminta setiap bangunan harus dibuat saluran pembuangan dan resapan air. “Tapi, lihat saja sendiri di Balai Kota Jogja atau di Kepatihan ini sudah menjalankan belum,” ujarnya setengah bertanya.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIJ Paku Alam (PA) X, meminta DRD DIJ membuat kajian tentang ketersediaan air tanah di Jogjakarta. Sekaligus mengusulkan tata ruang air tanah serta manajemennya menjadi bagian Perdais Tata Ruang DIJ. “Sehingga bisa mengikat kabupaten dan kota untuk melaksanakan,” tulis HB X.

HB X juga mengutip riset penanggulangan bencana UPN Veteran Jogja 2014 yang menyebutkan permukaan air tanah turun 15-50 sentimeter per tahun. HB X menyebut, hal itu salah satunya dikarenakan perilaku hotel berbintang yang menyedot air dengan mengebor. “Sedotan airnya mengambil air sumur di sekitarnya. Hotel tidak punya alat ukur yang menunjukkan sedotan air tidak mengganggu sumur warga,” lanjutnya.

Raja Keraton Jogja itu juga menunjukkan data jumlah pertumbuhan di Kota Jogja dan Sleman. Pada 2009 hotel berbintang hanya 35, di awal 2016 ini sudah mencapai 116 hotel atau tumbuh 330 persen. Rata-rata pertumbuhan jumlah hotel sekitar 48 persen per tahun. “Saya bisa mengerti jika warga bersama pakar hidrologi dan LSM menyebut dengan istilah Jogja Asat,” ungkapnya. (pra/ila/ONG)