MUNGKID – Pengadilan agama (PA) sekarang tidak hanya menangani persoalan hukum ke-keluargaan. Dengan inovasi intern, PA juga menjangkau bidang sengketa ekonomi syariah.Kepala Pengadilan Agama Mungkid Lanjarto mengatakan, di era ekonomi global seperti saat ini, akan berdampak pada masuknya para investor. Mereka bisa dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, kemungkinan juga ber-asal dari negara-negara Timur Tengah.

“Hal ini tentunya akan muncul permasalahan ekonomi syariah,” katanya kemarin (2/6).

Selain itu, Pengadilan Agama Mungkid juga mempersiapkan diri dengan menata manajemen untuk melayani pencari keadilan. Dengan pencanangan layanan terpadu (one stop service), pencari keadilan yang membayar uang panjar tidak kepada Pengadilan Agama. “Namun kepada bank maupun kantor pos yang setiap saat dapat diaudit secara online,” jelasnya.

Inovasi ini ditandai dengan pencanangan layanan terpadu sekaligus penanda tanganan MoU antara Pengadilan Agama Mungkid dengan BRI Cabang Muntilan, serta PT Pos Indonesia Cabang Magelang. Diharapkan, dengan layanan one stop service ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Magelang.

Sekaligus, menjadi bukti Pengadilan Agama Mungkid telah merintis berbagai upaya menuju standar peradilan modern.Menurut Lanjarto, pencanangan layanan terpadu (one stop service) ini menjadi bukti bahwa peradilan agama secara institusional mampu melaksanakan amanat reformasi birokrasi.

Selain itu juga menjadi bukti terjadi proses perubahan ke arah yang lebih baik.Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, masyarakat Kabupaten Magelang mayoritas beragama Islam. Mereka tentu berkepentingan secara langsung dengan kehadiran institusi peradilan agama. Sehingga, akan banyak bersentuhan dengan institusi peradilan agama.

“Seperti dalam menyelesaikan per-masalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, itsbat nikah. Sampai dengan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah,” jelasnya.

Peradilan agama bagian dari kekuasaan kehakiman yang diperuntukan bagi warga beragama Islam. Ini sesuai dengan asas per-sonalitas ke-Islaman yang telah mengalami perkembangan. Baik dari susunan organisasi maupun absolute kompetensi atau jangkauan kewenangan mengadili.

“Kalau dulu hanya mengadili perceraian atau sengketa keluarga saja, sekarang bisa mengadili sengketa eko-nomi syariah,” kata bupati. (ady/din/ong)