SLEMAN–Wacana rasionalisasi satu juta PNS di Indonesia dalam rangka penghematan anggaran masih ditunggu kejelasannya oleh Pemkab Sleman. Mereka siap menjalankan kebijakan pusat bila pe-doman teknisnya sudah sampai di daerah.

Menurut Pejabat (pj) Sekda Sleman, Iswoyo Hadiwarnoguna melaksanakan rencana tersebut, pihaknya masih menunggu regulasi teknis rasionalisasi PNS. Saat ini belum bisa direalisasikan, karena belum ada rujukan yang jelas.

“Standar rasionalisasinya itu bagaimana dan se-perti apa kan masih digodok di pusat,” kata Iswoyo kemarin (2/6).

Menurutnya pelaksanaan rasionalisasi belum tentu mengakibatkan pemecatan pegawai. Sebab sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, pember-hentian pegawai jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran kerja. “Saya pikir prosesnya masih panjang untuk menge-luarkan kebijakan rasionalisasi ini,” tuturnya.

Wacana rasionalisasi tersebut bertolak belakang dengan kebutuhan PNS di Sleman. Karena saat ini mereka sedang mengalami kekurangan pegawai sekitar 1.200 orang.

Tetapi jika kebijakan pemerin-tah pusat tersebut diterapkan, akan tetap dilaksana-kan. Harapannya, dengan kuantitas pegawai yang rendah, peningkatan kualitas kerja pegawai bisa ditingkatkan. Caranya dengan menggunakan teknologi sistem informasi.

“Maka itu sekarang kami sedang gencar-gencarnya menerapkan Smart Regency. Salah satunya untuk menanggulangi kekurangan pegawai, ungkap pria yang juga Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD).

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sleman Hendra-wan Astono berpendapat bila kebijakan rasionali-sasi diterapkan, pemkab bisa mengantisipasi dengan memaksimalkan layanan teknologi informasi.

“Smart regency yang digalakkan pemkab bisa men-jadi solusi. Maka dari itu SDM dibidang IT harus ditingkatkan kualitasnya,” pintanya.

Selain itu, pemkab Sleman juga harus memper-hatikan mempertahankan keberadaan PNS dibidang pendidikan dan kesehatan. Sebab tenaga pendidikan dan kesahatan sangat diperlukan untuk meningkat-kan kualutas SDM di Sleman. (bhn/dem/ong)