MAGELANG-Komisi B DPRD Kota Magelang mengundang jajaran Takmir Masjid Agung terkait rencana relokasi pasar Minggu Pahing (Pahingan). Dialog itu juga dihadiri sejumlah budayawan dan aktivis. Mereka selama ini menyuarakan penolakan relokasi.

Ketua I Takmir Masjid Agung H Rohman Hermantio mengatakan, dalam surat edaran (SE) Dinas Pe-ngelola Pasar (DPP) soal penataan pedagang kaki lima (PKL), pihaknya tidak dalam kapasitias untuk mengusulkan. Pihaknya juga tidak mengatakan menyetujui. SE itu menurutnya salah persepsi.

“Yang ditulis di SE itu adalah hasil rapat takmir masjid. Padahal PKL itu bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Perwakilan Pemuda Kauman Lucky Henri me-ngaku kecewa dengan kebijakan pemerintah. Me-nurutnya, jika hanya Pahingan yang direlokasi, tidak adil. Karena sebenarnya Alun- Alun Mage-lang dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Namun kenyataannya justru dijadikan pusat kuliner.

“Kalau dipindah di Lapangan Rindam IV Diponegoro, namanya bukan Pahingan lagi,” jelasnya.Koordinator Kota Toea Magelang (KTM) Bagus Priyatna menambahkan, Pahingan ini ada kaitanya dengan tradisi di Pasar Papringan Temanggung. Keduanya sama, yakni hanya digelar 35 hari sekali.

“Pemerintah justru menghilangkan budaya ke-lokalan. Daerah lain yang tidak punya saja dibikin,” tegas anggota Pemuda Pahingan Mania.Menurutnya, Pahingan dan pengajian itu adalah seperti satu buah mata uang yang tidak bisa di-pisahkan. (nia/din/ong)