JOGJA – Judicial review Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIJ ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai momentum untuk menguji konsistensi pelaksanaan undang-undang tersebut. Terlebih, setelah empat tahun diundangkan, banyak amanat UUK yang belum dilaksanakan secara penuh.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menilai, gugatan UUK ke MK bisa dimaknai sebagai evaluasi pelaksanaan UUK. Beberapa amanat dalam UUK sudah ada yang dijalankan, tapi ada pula yang malah sama sekali belum disentuh. Semisal pasal 43 UUK DIJ.

“Dalam pasal itu, termuat komitmen suksesi di Kasultanan dan Kadipaten harus sesuai paugeran serta diminta untuk diumumkan ke masyarakat. Tapi, itu (pengumuman paugeran) belum dilaksanakan,” ujarnya, kemarin (2/6).

Diakuinya, saat ini belum satu periode pelaksanaan UUK DIJ. Masih ada harapan supaya UUK bisa dilakukan secara menyeluruh. Pria yang akrab disapa Inung itu mengatakan, UUK merupakan wujud kesepakatan politis masyarakat dengan Kasultanan dan Kadipaten. Sehingga tidak seharusnya menjadi dominasi atau monopoli Kasultanan dan Kadipaten.

“Apakah keikhlasan masyarakat DIJ tidak memilih komitmennya tetap bisa dijalankan,” tuturnya setengah bertanya.

Terkait dengan gugatan warga Jawa Timur tersebut, politikus PAN ini menjelaskan, dalam pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. “Dalam UUD 1945 jelas disebutkan menghormati keistimewaan dan kekhususan daerah,” tandasnya.

Pria asal Kotagede itu juga menerangkan sejarah konsesi dan pemikiran bersama elemen di DIJ, yang sejak 2008 menginginkan penetapan. Pada 13 Desember 2010, menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wagub DIJ, DPRD DIJ dalam rapat paripurna kembali menegaskan keputusan DPRD DIJ tersebut.

Tetapi, Inung mengaku, menjadi hak setiap warga negara Indonesia untuk melakukan gugatan hukum ke MK. Termasuk terkait gugatan UUK. Menurut Inung, merupakan hak setiap warga untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di manapun di Indonesia. Sehingga, lanjut dia, mungkin ada yang merasa hak konstitusinya direbut dengan adanya UUK. “Monggo saja itu hak setiap warga negara,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan UGM Bayu Dardias Kurniawan mengaku salut. Sebab, setelah hampir empat tahun, akhirnya ada yang berani menggugat UUK DIJ. Menurutnya, langkah Muhammad Sholeh menggugat UUK ke MK sekaligus untuk mengetes UUK DIJ. “Menurut saya, bagus ada yang mengetes kekuatan UUK lewat MK,” jelasnya.

Meski dia ragu gugatan tersebut akan dikabulkan. Bayu menilai, para ahli yang menyusun UUK dulu sudah mengantisispasi kemungkinan adanya gugatan seperti itu. Termasuk yang terkait dengan demokrasi, seperti yang digugat oleh warga Jawa Timur tersebut. Menurut Bayu, kemungkinan kecil gugatan tersebut akan menang.

“Tapi upaya untuk mengetes kekuatan UUK sah-sah saja. Bahkan kami bisa mengetahui bagaimana kekuatan UUK,” lanjutnya.

Sementara itu, uji materi terhadap UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) bukan hanya diajukan advokat asal Surabaya Muhammad Sholeh. Namun gugatan serupa juga diajukan abdi dalem Keraton Jogja bernama Raden Wedana Widyo Suryo Satrianto atau Raden Mas Adwin Suryo Satrianto.

Dia memberi kuasa kepada Dr Irman Putra Sidin dan kawan-kawan sebagai pihak terkait yang mengajukan gugatan sebagaimana Sholeh. Munculnya pihak terkait sebagai penggugat UUK itu muncul saat sidang pengujian UUK dengan acara perbaikan permohonan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada (31/5) lalu.

“Ada permohonan dari abdi dalem Keraton Jogja atas nama R.W Widyo Suryo Satrianto alias Raden Mas Adwin Suryo Satrianto,” ucap Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin persidangan didampingi dua hakim MK lainnya, Suhartoyo dan Maria Farida Indrati.

Informasi adanya penggugat sebagai pihak terkait itu disampaikan Arief usai Sholeh menyampaikan atas gugatan yang sebelumnya telah disidangkan pada Selasa (17/5) lalu. Terkait kedudukan hukum atau legal standing, Sholeh menjelaskan, tidak ada undang-undang atau konstitusi yang melarang warga negara tak boleh mencalonkan di daerah lain. “Sehingga ketika ada aturan yang melarang, menurut kami tentu melanggar hak konstitusi pemohon,” jelas Sholeh yang mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya Elok Dwi Kadja.

Dalam perbaikan gugatan itu, Sholeh juga mencantumkan putusan MK No. 81 Tahun 2010. Dalam putusan itu tak ada pertimbangan MK yang menyebut kekhususan, dan keistimewaan daerah terkait dengan masa jabatan publik. Misalnya gubernur dan wakil gubernur. Dengan begitu, dia semakin yakin negara mengakui kekhususan tidak terkait dengan jabatan-jabatan publik yang melarang atau dalam bahasa lainnya bersifat turun temurun. (pra/kus/ila/ong)