JOGJA – Kerabat Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat mengaku heran dengan adanya uji materi UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ atau UUK. Termasuk pihak yang menyuruh Muhammad Soleh maupun abdi dalem Raden Wedana Widyo Suryo Satrianto mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gusti Yudho mempertanyakan motif di balik tindakan Sholeh dan abdi dalem Keraton Jogja itu, terlebih UUK sudah lama diundangkan, termasuk disosialisasikan ke masyarakat. “Kenapa baru sekarang. Siapa itu Sholeh? Siapa di belakangnya, yang ngodo-odo itu siapa? Sekarang abdi dalem juga ikut-ikutan,” ujarnya kemarin (3/6).

Menurut Penghageng Manggala Yudha Keraton Jogja ini, orang yang menggugat UUK itu tidak paham dengan UUK. Sebelum diundangkan, UUK sudah disosialisasikan ke masyarakat, baik yang ada di DIJ maupun seluruh Indonesia, melalui DPR RI. “UUK kan sudah jadi wacana publik yang sudah disosialisasikan ke masyarakat,” tuturnya.

Kepala Satpol PP DIJ ini juga menambahkan, dalam penyusunan UUK DIJ dimungkinkan adanya kelalaian. Tapi hal itu bisa diperbaiki, meski butuh waktu yang lama dan panjang. Termasuk amanat dalam UUK yang belum dijalankan sepenuhnya.

Gusti Yudho mencontohkan seperti saat diminta melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. “Di Pakualaman saya kira masih diterima, kalau di Keraton Jogja ada pergeseran baru dan merugikan masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Adipati Kadipaten Pakualaman sekaligus Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X enggan berkomentar terkait gugatan oleh pengacara di Jawa Timur maupun abdi dalem Keraton Jogja terhadap UUK itu. Ketika ditemui seusai acara mangayubagya Wagub DIJ dan pelepasan Sekprov DIJ, PA X tidak mau berkomentar. “Kira-kira tidak masuk wilayah ini, ada pertanyaan lain?,” ujarnya. (pra/laz)