JOGJA – Panitia Khusus (Pansus) Hari Jadi DIJ tidak ingin serta merta mengamini usulan eksekutif menetapkan hari jadi yang jatuh pada 13 Maret 1755. Sebaliknya, DPRD DIJ memilih bertindak hati-hati dengan mengumpulkan dan meneliti seluruh dokumen terkait terbentuknya DIJ.

“Kami juga mengundang banyak pakar agar lebih banyak menerima masukan dan tidak hanya bersifat sepihak,” ungkap Ketua Pansus Hari Jadi DIJ Anwar Hamid, kemarin (5/6).

Tidak hanya melakukan pembahasan di dalam ruangan. Pansus juga berniat melakukan konsultasi dan kunjungan kerja ke luar DIJ. Termasuk berencana mengadakan lawatan ke Belanda.

“Kami sedang pertimbangkan perlu tidaknya ke Belanda meneliti beberapa naskah seperti Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Disebut-sebut naskah aslinya tersimpan di Museum Leiden Belanda,” kata Anwar.

Menurut Anwar, jika tidak bertolak ke negeri Kincir Angin, kemungkinan pansus akan berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. “Kami sedang jajaki,” katanya.

Dalam beberapa kali rapat pansus, usulan perlunya pansus pergi ke Belanda sempat muncul. Beberapa anggota dewan beralasan, kunjungan ke Nederland itu untuk mengetahui keaslian naskah perjanjian Giyanti. Sebab, dokumen yang selama ini beredar di masyarakat hanya fotokopi.

Anggota parlemen juga tidak ingin muncul masalah di kemudian gara-gara keliru mengambil keputusan. Misalnya mendapatkan gugatan anak cucu karena salah menetapkan Hari Jadi DIJ. “Kunjungan ke Belanda saya kira perlu dilakukan,” usul anggota pansus Anton Prabu Samendawai.

Saat rapat kerja dengan tim eksekutif, politikus Partai Gerindra itu merasa kurang srek bila peringatan hari jadi hanya mengambil momentum Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 13 Maret 1755.

Dia mengusulkan agar peringatan hari jadi dilakukan tiga kali. Bila hadeging atau berdirinya Keraton Jogja diperingati, maka sebaiknya hadeging Pakualaman juga dilakukan. Yakni pada 17 Maret 1813.

“Kemudian kami juga peringati momentum pembentukan DIJ pada 3 Maret 1950 melalui UU No 3 Tahun 1950. Tidak ada persoalan tiga peristiwa itu diperingati karena bukan hari libur,” katanya.

Anton justru ingin agar tiga peringatan bersejarah itu dikemas dan dikaitkan dengan agenda wisata. Misalnya dengan mengadopsi kesuksesan Jokowi semasa menjadi wali kota membuat Festival Batik di Solo.

Kembali tentang penelitian Perjanjian Giyanti, anggota pansus Suharwanta menilai hal itu diperlukan. Sebab, saat membaca sejarah Pangeran Mangkubumi ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perjuangannya.

“Dalam naskah akademik itu disebutkan Pangeran Mangkubumi merasa kecewa karena tanah Sukowati sebanyak 3.000 cacah batal diterima sehingga memicu perlawanannya,” katanya.

Naskah akademik raperda Hari Jadi DIJ yang disusun Pemprov DIJ di halaman 20 disebutkan koalisi Pangeran Mangkubumi dan RM Said retak. Keduanya yang semula sama-sama melawan VOC dan Paku Buwono III kemudian pecah kongsi. Perselisihan politik berfokus pada ketakutan Pangeran Mangkubumi kehilangan kekuasaan atas pasukan-pasukan pemberontak. Selanjutnya pada April 1754, Pangeran Mangkubumi melalui Syekh Ibrahim kepada Gubernur Pesisir Utara Jawa Nicolas Hartingh, bahwa leluhurnya telah berkuasa atas Jawa. Tapi dirinya akan puas jika Kompeni memberinya gelar Sultan Mataram, dan memberinya penghasilan memadai.

Pangeran Mangkubumi juga akan membantu Belanda melawan RM Said. Kompeni yang sudah hampir putus asa menghadapi perlawan memikirkan persyaratan damai yang diajukan pangeran yang kelak bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Setelah melalui berbagai proses pembicaraan, akhirnya antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi sepakat berdamai. Perdamaian diwujudkan melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani Pangeran Mangkubumi dengan VOC pada 13 Februari 1755 atau 29 Rabiulakir 1681. Dengan perjanjian itu, Mangkubumi diakui sebagai raja bergelar sultan dan berkuasa atas separo Kerajaan Mataram.

Dua hari kemudian pada 15 Februari 1755, HB I bertemu PB III di Jatisari yang difasilitasi VOC. Dalam kesempatan itu, PB III menghadiahi keris Kyai Kopek kepada pamannya tersebut. Sebulan setelah perjanjian Giyanti pada 13 Maret 1755, HB I mengumumkan istananya bernama Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun tidak disebutkan secara terang lokasi pengumuman tersebut.

Delapan bulan setelah Giyanti, HB I baru menetap di Ambarketawang pada 7 Oktober 1755. Saat itulah dimulai pembangunan Keraton Jogja yang rampung setahun kemudian pada 7 Oktober 1756.

Kabag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menjelaskan, dipilihnya 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi DIJ karena beberapa alasan. Di antaranya, bertepatan dengan berdirinya Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, lahirnya semangat membangun tatanan masyarakat, dan lahirnya sistem kepemimpinan. Juga ada semangat juang antipenjajahan asing. “Melandasi kelahiran DIJ pada era modern,” terang Wahyu. (kus/ila)