SLEMAN – Menertibkan usaha salon dan spa terselubung ibarat buah simalakama bagi Pemkab Sleman. Bukan rahasia jika di wilayah Sleman tumbuh subur salon dan spa “tanpa gunting”, serta panti pijat. Artinya, patut diduga jika usaha salon tersebut hanya sebagai kedok praktik prostitusi.

Setidaknya, banyak usaha salon dan panti pijat melanggar aturan karena tidak memiliki izin. Di sisi lain, usaha tersebut justru menjadi salah satu ladang uang bagi pemerintah daerah. Tak sedikit kontribusi yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Sleman. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Meski berkontribusi besar, Anggota Komisi D DPRD Sleman Gustan Ganda mengingatkan pemerintah agar tak kecolongan dengan aksi terselubung pengusaha salon plus. Politikus PDIP itu tak ingin pemerintah melihat keberadaan salon dan panti pijat hanya dari satu sudut pandang, yakni sumbangan untuk PAD. Ganda, begitu sapaan akrabnya, lebih menitikberatkan pada upaya minimalisasi praktik prostitusi di salon terselubung yang mengakibatkan keresahan masyarakat. “Jangan sampai salon dan panti pijat justru disalahgunakan untuk kegiatan esek-esek,” ingatnya.

Ganda mendorong pemerintah lebih sering melakukan inspeksi mendadak (sidak). Lebih dari itu, inspeksi harus benar-benar terjaga kerahasiaannya. Sebab, selama ini sidak oleh Satpol PP maupun kepolisian lebih sering mendapatkan hasil nihil. Diduga rencana sidak bocor, sehingga banyak usaha salon tutup lebih awal. Bahkan, kepolisian pernah mendapati salon potong rambut yang tidak menyediakan gunting dan peralatan keramas. Itu membuktikan dugaan penyalahgunaan salon untuk kepentingan tertentu yang bukan sesuai peruntukkannya.

“Pemerintah jangan hanya mengambil keuntungan dari pemasukan tempat tersebut. Pembinaan dan aturan harus dilaksanakan,” tegasnya.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sleman Fahmi Khoiri membenarkan tingginya kontribusi usaha salon, spa, dan panti pijat untuk PAD. Meski tak berizin, setiap bentuk usaha yang mendatangkan penghasilan bagi perusahaan wajib hukumnya membayar pajak.

Pungutan bagi usaha salon, spa, dan panti pijat termasuk kategori pajak hiburan. Demikian pula bioskop, rumah karaoke, dan game center. Hingga Mei 2016, panti pijat dan refleksi menyumbang PAD hingga Rp 237 juta. Sedangkan salon dan spa mencapai Rp 54 juta.

Angka yang cukup lumayan untuk menambal target capaian pajak hiburan selama 2015 sebesar Rp 7 miliar. Bahkan, ketika itu Dispenda mampu meraup pendapatan hingga Rp 8,6 miliar.

“Memang cukup potensial. Kontribusinya lumayan besar,” jelas Fahmi kemarin (5/6).

Kendati demikian, Dispenda terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan optimalisasi objek pajak terdaftar. Caranya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. (bhn/yog/ong)