MUNGKID – Pemkab Magelang didorong agar proses perizinan yang masih rancu segera diselesaikan. Banyaknya proses perizinan yang masih bermasalah, dinilai menjadi bukti ketidakseriusan pemkab terhadap proses perizinan.

Penempatan beberapa petugas terkait perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) akan sangat membantu proses perizinan yang masih bertele-tele. “Padahal seandainya itu dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD),” kata Gunawan, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Magelang.

Ia lalu mencontohkan soal merebaknya pendirian toko modern yang belum selesai proses izinnya, namun sudah beroperasi. “Beberapa hotel dan home stay di kawasan Borobudur yang juga belum memiliki izin namun sudah beroprasi,” tandas Gunawan.

Dikatakan, layanan satu pintu yang seharusnya menjadi motto BPMPPT dalam melayani masyarakat belum bisa diwujudkan. Hal ini terlihat dari proses perizinan yang masih tumpang tindih. Misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang semestinya bisa diselesaikan di BPMPPT, harus menunggu proses di DPU ESDM. Padahal jika perizinan diurus serius dapat meningkatkan PAD.

“Jelas kita ketahui bahwa beberapa proses perizinan masih terkendala dengan beberapa mekanisme yang sangat menghambat keinginan masyarakat yang akan mengurus perizinan. Apalagi petunjuk teknisnya belum jelas,” katanya.

Sekretaris Fraksi PPP Eti Nur Faizati mengatakan, ada dua persoalan menonjol yang dikeluhkan para pengusaha selama ini. Yaitu ketentuan mengenai kewajiban daftar ulang yang dianggap memberatkan. Hal ini karena berdampak ekonomi biaya fungsi dan persyaratan perizinan yang harus ditambahkan, terutama persetujuan masyarakat sekitar sebagai upaya menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin.

“Fraksi kami mempertanyakan kepada bupati langkah apa yang ditempuh dalam mengantisipasi keluhan para investor atau pengusaha. Begitu pula bagaimana upaya untuk menghilangkan stigma bahwa pemkab tidak pro investasi,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Suyono meminta pemkab lebih serius dalam melaksanakan amanat Perda No 7/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Terutama, terhadap maraknya toko modern berjejaring.

Dikatakan, banyak toko modern berjejaring dibiarkan beroperasi tanpa izin. “Realitas itu bertolak belakang dengan komitmen bupati dalam menyikapi masalah izin ini,” katanya.

Ia juga mempertanyakan kebijakan bupati soal perizinan dan alih fungsi lahan pertanian. Seperti pembangunan pusat bisnis di Jalan Sarwo Edi Wibowo, Kecamatan Mertoyudan, di atas lahan pertanian berupa sawah beririgasi teknis.

“Hal itu jelas bertentangan dengan kebijakan pertanian berkelanjutan seperti diamanatkan dalam Perda RTRW. Kalau diberi izin, didasari pertimbangan apa?,” ujarnya setengah bertanya.

Fraksi Partai Gerindra justru menengarai terjadinya penyalahgunaan izin. Banyak izin yang mengalami perubahan peruntukannya. Baik bentuk usaha maupun lokasinya. Hal ini menuntut adanya penegakan perda secara serius.

“Belakangan ini terdapat banyak minimarket dan toserba berkembang di sejumlah lokasi. Apakah pendirian usaha-usaha itu dapat dipastikan sudah memiliki izin,” ujar Prihadi, anggota Fraksi Partai Gerindra. (ady/laz/ong)