JOGJA – Rencana penggusuran kompleks pertokoan di sisi selatan Stasiun Tugu mendapatkan penolakan dari Pemkot Jogja. Kini, sebagai ganti dari penggusuran, pemkot tengah mencari tempat pengganti bagi pedagang yang terbukti mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) itu.

Wali Kota Haryadi Suyuti mengatakan, penataan tetap akan dilakukan. Ini merupakan hasil koordinasi terakhir pemkot dengan PT KAI Daerah Operasional (Daops) VI. “Kami sedang carikan lokasi penggantinya terlebih dahulu,” ujar HS, sapaannya, kemarin (5/6).

Dia menegaskan, penataan dengan pendekatan humanis yang akan mereka kedepankan. Bukan malah menjadikan teror bagi masyarakat. “Secepatnya jika sudah ada dan jelas bisa digunakan lahan penggantinya,” ungkapnya.

HS yang sukses menata parkir di sisi timur Malioboro ini mengatakan, penataan yang akan dilakukan tak akan berbeda jauh dengan di Malioboro. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke tempat baru. Bukan penggusuran tanpa ada kesepakatan. “Mereka (pedagang) tetap diuwongke,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, paguyuban yang menaungi para pedagang di Jalan Pasar Kembang, Rudi Tri Purnama mengaku, pedagang siap jika ditata. Bukan cara dengan menggusur yang akan mematikan mata pencaharian pedagang selama ini.

“Ada 85 pedagang di sana. Jika memang kami dicarikan lahan baru, kami sangat berterima kasih,” katanya.

Terlebih, jika tempat baru itu nantinya terbukti lebih prospektif. Seperti relokasi pedagang klithikan di Pasar Pakuncen atau pedagang Pasar Ngasem ke Pasthy Dongkelan. “Kami minta ada kejelasan soal nasib kami. Kami tidak mau kompensasi. Kami hanya mau tetap bisa berjualan,” tandasnya.

Selain itu, pedagang juga siap jika ada perintah dari Keraton Jogja. Karena, mereka selama ini memang menempati lahan Sultan Ground (SG) itu secara turun temurun sejak 1960-an. “Kami juga miliki KBP dan membayar retribusi bulanan Dinas Pengelolaan Pasar melalui Lurah Pasar Senen, Pathuk,” ungkapnya.

Diketahui, rencana penggusuran mencuat saat para pedagang diundang rapat sosialisasi oleh PT KAI Daops VI pada 26 Mei lalu. Saat itu, kata dia, pimpinan Daops VI yang turut hadir, secara langsung melontarkan rencana penggusuran tersebut. Waktu itu, PT KAI menawarkan solusi yang menurut para pedagang tidak masuk akal.

“Kami ditawari akan ditempatkan di mal lima lantai yang akan dibangun. Bagaimana mungkin pedagang seperti kami mampu membayar biaya sewa jika diminta berjualan di mal,” ucapnya terheran-heran.

Pedagang juga mempertanyakan rencana penggusuran yang tidak didahului dengan tahapan sosialisasi. Serta tak akan ada jaminan lahan baru sebagai relokasi pedagang dari PT KAI.

Di lain pihak, PT KAI tetap berkeyakinan untuk meneruskan penataan. Sebab, hal tersebut bagian dari revitalisasi Malioboro. “Wewenang kami adalah menata bagian sisi selatan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ. Seperti apa yang terbaik,” jelas Manajer Humas PT KAI Daops VI Eko Budiyanto.

Eko menjelaskan, lahan tersebut merupakan milik PT KAI. Ini dibuktikan dengan surat kekancingan dari Keraton Jogja. Dia meminta masyarakat memahami persoalan secara utuh. Itu merupakan penataan kawasan Malioboro.

“Rencana penataan juga untuk mengembalikan hak pejalan kaki karena hampir seluruh pedagang di sisi utara Jalan Pasar Kembang berjualan di trotoar,” katanya.

PT KAI juga ingin mempercantik wajah Stasiun Tugu sisi selatan yang memang tertutup oleh kios para pedagang tersebut. “Nanti jadi pedestrian, juga untuk memperluas tempat parkir yang dipakai tak hanya pengunjung stasiun, tapi juga pengunjung Malioboro,” jelas Eko.

Dia juga membantah kabar yang beredar di masyarakat bahwa kawasan tersebut akan dibangun mal. “Tidak mungkin, itu salah,” tandasnya. (eri/ila)