MUNGKID – Bupati Magelang Zaenal Arifin mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ke DPRD. Kalangan dewan menemukan pada draf raperda itu terdapat pasal yang berbeda dengan draf yang disampaikan ke perangkat desa. Dewan meminta bupati untuk menjelaskan persoalan itu.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Suroso Singgih P mengatakan, setelah mencermati ternyata ada ketidaksesuaian dan ketidaksamaaan draf raperda antara yang disampaikan kepada perangkat desa dan yang diserahkan kepada DPRD.

Seperti di Pasal 20 yang berbunyi “calon perangkat desa yang tidak mengikuti ujian tertulis dianggap mengikuti ujian tertulis dan diberi nilai 0 (nol)”. Sedangkan dalam draf raperda yang disampaikan kepada elemen perangkat desa di Pasal 20 berbunyi “khusus formasi jabatan sekretaris desa, perangkat desa yang sedang atau pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Desa diberikan tambahan nilai sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai maksimal”.

“Kami Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan apa maksud dan tujuan tersebut,” katanya kemarin. Ia mempertanyakan apakah hal itu merupakan hasil hearing ataukah kesengajaan dengan “niat jahat”. Yaitu mencoba menciptakan opini negatif kepada DPRD atas perubahan tersebut. “Kami minta bupati menjelaskan,” katanya.

Dijelaskan, dalam implementasi UU Desa, diperlukan perangkat desa yang memiliki kemampuan yang cukup. Sementara dalam draf raperda ini belum menjamin menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Selain itu, jaminan bahwa ujian tertulis yang dilaksanakan benar-benar harus berintegritas dan jujur, dibutuhkan adanya mekanisme yang baik. “Serta lembaga yang kuat dalam proses pengawasannya,” ujarnya.

Hal ini ia sampaikan bukan tanpa alasan. Yaitu dengan mempertimbangkan alokasi dana desa yang cukup besar, dibutuhkan perangkat desa yang berkualitas. Sehingga, tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Ia juga menilai dalam rekruitmen kadus dengan seleksi menggunakan ujian tertulis, berpotensi menimbulkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap kadus. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kembali.

Selain dengan tes ujian tertulis, perlu dilakukan tes lain yang materinya berhubungan dengan tugas dan wewenang kadus yang dilakukan secara terbuka. “Bisa menggunakan tes wawancara,” katanya.

Ketua Fraksi PKB Gunawan Sugiarno menambahkan, setelah mencermati draf raperda, peran camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di beberapa aturan sangat setrategis. Ini dapat dicermati bahwa calon perangkat desa yang lolos seleksi diharuskan dapat rekomendasi dari camat. (ady/laz/ong)