MUNGKID- Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keningar Sumadi mempertanyakan kenapa penegak hukum tidak menjerat pelaku tambang dengan UU 23/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga bisa melanggar UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu Peraturan Desa (Perdes) Keningar No: 03/Kep.Ds.Kn/XII/2004 tentang Pelestarian Alam dan Larangan Penambangan Bahan Galian Golongan C di lahan-lahan warga pertanian/tegalan perorangan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

“Saya memohon pemerintah hadir dalam penyelesaian masalah kerusakan lingkungan ini. Sebenarnya pemerintah itu mau merusak atau memperbaiki. Karena dalih perbaikan irigasi tetapi menambang. Dengan dalih reklamasi, juga menambang,” ujarnya.

BPD Keningar menyatakan sikap tidak akan mendukung tambang dan akan menolak izin penambangan di Keningar. Ini karena dampak buruk sangat merugikan masyarakat dan generasi penerus akan sengsara. Di sisi lain penambangan tidak dimasukan ke pendapatan asli desa.

“Ini sangat menyedihkan. Ketika Perdes yang dibuat warga terdampak langsung dengan niat yang baik, tetapi menjadi sia-sia dan tidak berarti,” katanya. (ady/laz/ong)