SLEMAN – Pemkab Sleman bakal bertindak tegas terhadap setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar disiplin selama menjalani ibadah puasa.

Plt Sekda Iswoyo Hadiwarno menegaskan, puasa tak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan bekerja.

Apalagi dijadikan alasan untuk terlambat hadir di kantor. Tak ada toleransi bagi pegawai. Iswoyo menegaskan, setiap pegawai yang terlambat hadir di kantor tanpa alasan kuat bakal dikenai sanksi berupa pemotongan uang pembinaan.

Daftar hadir disesuaikan dengan presensi sidik jari. Terlebih, selama Ramadan jam kerja PNS dikurangi satu jam dari hari biasanya. Dengan begitu, tak ada alasan untuk terlambat. “Meski puasa, wajib hukumnya bagi setiap pegawai untuk tetap produktif,” tegasnya kemarin (6/6).

Dispensasi jam kerja bukan kali pertama ini diterapkan. Itu menjadi kebijakan setiap tahun selama Ramadan. Itu demi mempercepat jadwal kepulangan PNS. Agar mereka memiliki waktu luang menjelang buka puasa.‬
Dia berharap, pengurangan jam kerja ini tidak mempengaruhi kinerja pegawai. Pelayanan publik tetap akan dilaksanakan dengan baik. “Ini sesuai intruksi Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016,” tegas Iswoyo selaku pejabat definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman.

Kepala Bagian Humas Setda Sleman Sri Winarti mengatakan, pemkab telah mengeluarkan surat edaran tentang jam kerja PNS selama Ramadan. Surat edaran juga telah disosialisasikan ke semua satuan kerja perangkat daerah.

Instansi yang memberlakukan lima hari kerja, waktu produktif ditentukan pukul 07.30-14.30 selama Senin hingga Kamis. Khusus Jumat, jam kepulangan diajukan pukul 13.30.

Sedangkan instansi dengan enam hari kerja, berlaku ketentuan masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 13.30 selama Senin-Kamis. Pada Jumat pukul 07.30 – 11.00 dan Sabtu masuk pukul 07.30- 12.30.‬
“Untuk instansi yang menerapkan sistem sift, pimpinan berwenang untuk mengatur jadwal kerja bagi staf-stafnya sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik,” jelasnya.

Sanksi tegas bagi PNS membolos juga diterapkan di Pemkot Jogja. Inspektorat berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, sidak tidak dilakukan pada hari pertama Ramadan. Inspektur Wahyu Widayat pilih menunggu pada hari ketiga atau kelima.

“Kami akan lakukan acak. Sebab, kalau hari pertama puasa, biasanya banyak yang ngapalke. Malah banyak di hari ketiga atau keempat. Yang penting acak,” tegasnya kemarin.

Sama dengan daerah lain, lanjut Wahyu, jam kerja PNS Pemkot Jogja sudah disesuaikan. Membolos, terlambat datang atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan termasuk pelanggaran. Bahkan, pulang saat istirahat dan tidak kembali lagi ke kantor. “Hal-hal seperti itu langsung disanksi,” tandas Wahyu.

Sanksi dijatuhkan secara bertahap. Pertama, menjadi kewenangan masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung. Bisa berupa teguran lesan. Jika tetap membandel, sanksi ditingkatkan berupa teguran tertulis. Jika sanksi langsung tak diindahkan, baru Inspektorat yang akan bertindak.

Wahyu mengatakan, ketertiban jam kerja merupakan masalah serius. Hal itu juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sekarang menjadi perhatian bersama. Kami sudah umumkan ke semua Pembina PNS atau kepala dinas, untuk benar-benar memberikan pengawasan secara melekat,” tandasnya.

Sedangkan, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas belum menemukan ada keterlambatan PNS dalam memberikan pelayanan. Ini mereka lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja.

“Pengunjung sudah memenuhi sejak pagi. Pelayanan publik di instansi tersebut pun tetap berjalan seperti hari biasa,” ujar Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta Hadiwiyono.(bhn/eri/yog/ong)