HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
DARI DEKAT: Komisi III DPRD Kulonprogo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi penambangan PT Harmak Indonesia. Aktivitas mereka mengakibatkan merusak jalan di sejumlah wilayah.
KULONPROGO-Komisi III DPRD Kulonprogo mendesak pemkab mengkaji ulang persyaratan dan dokumen penambangan PT Harmak Indonesia. Karena mobilitas angkutan tambang mereka terbukti memicu kerusakan jalan di Sendangsari, Pengasih.

“Wajar saja kalau warga minta jalannya diperbaiki, karena rusaknya memang parah dan cukup panjang,” kata Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi saat melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) lokasi penambangan PT Harmak, Senin (6/6).

Pihaknya segera memanggil Disperindag ESDM, DPU, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk membahas permasalahan ini. Salah satunya mengkaji kesepakatan jaminan reklamasi. Kesepakatan yang dituangkan dalam syarat perijinan akan menjadi dasar untuk proses lebih lanjut. “Jangan sampai warga dan pemerintah dirugikan, kesepakatan dam dokumen harus dikaji,” tegasnya.

Anggota Komisi III lainnya Sugiyanto menambahkan, jika melihat kualitas batu hasil tambang sangat bagus. Sementara jika melihat lokasi penambangan, diperkirakan volume batu yang sudah ditambang mencapai ribuan kubik. “Ketinggian tebing yang ditambang lebih dari 20 meter. Mungkin nilai dari hasil penjualan penambangan sudah diatas Rp 20 miliar. Bahkan lebih kalau lihat secara langsung,” imbuhnya.

Sugiyanto berharap, PT Harmak memenuhi kewajiban membangun jalan yang rusak. Kerusakan jalan memang cukup jauh. Namun dengan potensi dan hasil penambangan yang sudah keluar, perusahaan semestinya mampu untuk melakukan perbaikan jalan. “Jalan yang rusak harus segera dilakukan pengecoran. Sedangkan pengaspalan yang menjadi tuntutan warga bisa dilakukan di kemudian hari,” harapnya.

Tokoh warga Clapar III Sukijan menyatakan, lokasi penambangan di wilayahnya hanya bisa ditempuh melalui akses jalan Blubuk, Pereng dan Gegunung. “Warga minta jalan diperbaiki, kesepakatan awalnya juga begitu, kalau kesepakatan semuanya dipenuhi, pasti tidak menjadi masalah seperti ini,” ucapnya.

Selain warga Clapar II, warga Clapar I dan II kini sudah mendengar gejolak penambangan yang mengakibatkan jalan di Blubuk rusak berat. Menurut informasi akan ada dua penambangan lain yang akan berdiri di wilayah tersebut. (tom/din/ong)