SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA
MENGADU KE LBH: Subandi (topi hitam) ayahhanda almarhum Andika Dwi Asrofi, 17, saat datang ke Kantor LBH Jogjakarta. Kedatangan mereka untuk mencari keadilan terkait kematian putranya.
JOGJA – Keluarga Andika Dwi Asrofi, 17, siswa SMK di Kabupaten Sleman yang meninggal setelah terlibat kecelakaan dengan oknum polisi pada 2 Mei lalu mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja.

Kedatangan mereka Selasa (7/6) kemarin untuk mengadukan kasus tersebut yang dinilai jalan di tempat.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Propam Polda DIJ.Subandi, 42, ayah Andika mengatakan kronologi peristiwa itu bermula ketika anaknya mengendarai motor tanpa menggunakan helm dan menabrak seorang anggota polisi berinisial EY pada 29 April 2016 lalu. Setelah kejadian itu, EY memanggil saudaranya yang juga anggota Polda DIJ, Bripka BY.

“Jatuhnya tersungkur ke depan. Setelah meninggal, dokter menyatakan ada luka memar di belakang kepala hingga membuat adanya penggumpalan darah di otak,” kata Subandi di LBH Jogja.

Ibunda Andika, Rusdi Haryanti merasa ada kejanggalan dari kematian anaknya. Kejanggalan itu bermula sesaat setelah kejadian, yakni istri EY sempat mengatakan jika anaknya dalam kondisi tak sadarkan diri karena mabuk.

Padahal Rusdi mendapat keterangan dari teman anaknya yang berinisial Y, kalau Bripka BY sempat memukul anaknya di kepala bagian belakang
“Hasil pemeriksaan dokter, anak saya tidak terbukti mabuk. Lalu, pas anak saya mau diantar ke rumah sakit (RSUD Sleman), saya tidak diizinkan ikut di dalam mobil,” ujarnya.

Setelah tidak ada perkembangan berarti di RSUD Sleman, Andika kemudian dirujuk ke RS Bethesda. Pada 2 Mei 2016, Andika dinyatakan meninggal.

Staf LBH Jogja Emmanuel Gobay mengatakan, polisi dinilai terlalu lambat menyelidiki kasus tersebut. Padahal laporan telah dilakukan sebulan lalu, tapi belum ada perkembangan sama sekali yang dihasilkan penyidik.

Menurutnya, jika penyidik melakukannya dengan profesional seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka. Sebab, kata dia, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap banyak saksi, sudah ada yang melapor, dan orang yang dilaporkan.

Britha Mahanani, yang juga staff LBH, mendesak kepolisian serius mengusut kasus tersebut.

Dia menganggap polisi bakal keliru jika menerapkan Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan yang ancamannya hanya 3 bulan.

Selain itu, dia juga menilai kepolisian berusaha menutupi kasus itu dengan membelokkannya menjadi tindakan indisipliner.

“Tidak hanya indisipliner, ini kriminal dan harus diusut tuntas. Pasal yang digunakan harusnya Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan penganiayaan dengan menyebabkan seorang anak meninggal dunia ancaman-nya 17 tahun penjara,” katanya.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Direskrimum Polda DIJ Kombes Pol Hudit Wahyudi mengatakan, instansinya telah memproses kasus itu. Dia me-ngatakan pihaknya memper-timbangkan posisi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut-nya, korban sudah dalam keadaan luka saat Bripka BY belum datang.

“Kalau hasil visum luka bagian kepala. Kejadian laka lantas yang bersangkutan luka, datanglah (Bripka) B ini. B ini datang, kalau memukul tentu tangannya menggegam, tapi saat kami gelar kasus, B ini mencoba menepuk pipi menyadarkan, tidak menampar,” ujarnya.

Hudit mengaku, belum me-nentukan Bripka B sebagai ter-sangka dengan alasan belum cukup bukti. Menurutnya, alat bukti yang ada tidak memberat-kan Bripka B. Dia menyatakan akan memeriksa dokter sebagai saksi ahli untuk menguatkan hasil visum itu.

“Kalau dalam visum me-ninggalnya karena ditampar B, maka B akan jadi tersangka. Kami harus melihat meninggal-nya karena apa,” paparnya.

Dia menambahkan, menepok pipi dengan luka di kepala tidak berhubungan. Hudit meng anggap, kalau B memang menempeleng dan korban meninggal karena ditempeleng, pihaknya akan langsung menetapkannya se-bagai tersangka. “Sekarang masih dalam proses lidik. Kami tidak akan me-nyembunyikan masalah ini,” tegasnya. (riz/ila/ong)