MUNGKID – Kasus korupsi bantuan pengadaan pupuk dan bibit Merapi terus didalami Polres Magelang. Terutama dugaan keterlibatan pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang.

Hingga kemarin pemeriksaan pejabat di lingkungan BPBD ini masih berstatus saksi. “Sampai sekarang pemeriksaan masih berlanjut,” kata Kasubag Humas Polres Magelang AKP Sugiyanto kemarin (7/6).

Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho tidak menampik ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sehingga pihaknya tidak akan berhenti melakukan penyelidikan. “Masih terus kami dalami,” tandasnya.

Jika memang terbukti, pejabat siapa pun bisa dijerat. Kapolres mengatakan yang terlibat akan diproses secara hukum. Ia mengaku sudah memeriksa pegawai yang saat proyek itu dilaksanakan bekerja di BPBD. “Sudah ada (pejabat BPBD) yang kami periksa. Namun statusnya masih saksi,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Polres Magelang sudah menetapkan empat tersangka. Satu di antaranya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Terpidana itu adalah Sri Sumartini, Direktur CV Dwi Daya Utama (DDU) selaku pemenang tender pengadaan pupuk dan bibit yang bersumber dari APBN itu.

Tiga tersangka lain yang akan menyusul ke meja hijau adalah Direktur CV Sido Agung Martono selaku peminjam bendera (DDU), kemudian dua rekanan lain penyedia pupuk yakni Hasan Makruf (direktur CV Cakra Buana) dan Candra Wijaya.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, tiga nama terakhir belum ditahan oleh penyidik Polres Magelang. Polisi juga masih melakukan penyusunan BAP.

Penasihat hukum terpidana Sri Sumartini, Nugroho Budiartono mengatakan, kliennya hanya mendapatkan uang Rp 25 juta dari hasil peminjaman bendera. Justru tiga tersangka lain yang mengetahui alur pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh majelis hakim, Sri Sumartini dihukum ringan. Hanya dua tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 28 juta.

Dia mengungkapkan, dalam sidang kliennya di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, majelis menyatakan ada dugaan keterlibatan pihak lain terkait kerugian Rp 890 juta yang disangkakan kepada kliennya. Di antaranya Martono, Direktur CV Sido Agung dan Hasan Makruf, Direktur CV Cakra Buana.

“Ada dugaan keterlibatan pihak lain seperti Martono dan Hasan namun belum diproses. Mereka justru yang tahu alur pengerjaan hingga penyelesaian akhir pekerjaan itu,” katanya.

Kasus ini bermula ketika BNPB memberikan bantuan ke Pemkab Magelang melalui BPBD dalam bentuk beberapa paket pengadaan sarana produksi pertanian. Pengadaan itu untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi sektor ekonomi produktif sub sektor pertanian. Pengadaan meliputi bibit salak pondoh, pupuk NPK dan pupuk organik.

Pengadaan sarana produksi pertanian itu dimenangkan oleh penyedia jasa yaitu CV Dwi Daya Utama. Hasil pengadaan sarana produksi pertanian paket I tahun 2012 di bagikan 16 kelompok tani yang berada di wilayah Srumbung. Paket II dibagikan kepada 17 kelompok tani yang berada di wilayah Srumbung, paket III dibagikan di 22 kelompok tani yang berada di Kecamatan Dukun, Srumbung dan Salam.

Pengadaan program bantuan bencana diketahui tidak dilaksanakan sesuai kontrak, sehingga tidak sesuai spesifikasi. Dalam kegiatan itu Sri Sumartini dan Martono dinilai berbagi keuntungan. Sri Sumartini yang bertanggungjawab atas kontrak mengalihkan pekerjaan kepada Martono.

Pelaksanaan pengadaan pupuk, kemudian diurus Hasan Makruf, bibit diurus Slamet Riyadi, karyawan Martono melalui Ismanto (suplier bibit). Atas kegiatan ini negara dirugikan Rp 896,2 juta. (ady/laz/ong)