BANTUL – Para penghuni Pasar Seni Gabusan (PSG) harus mulai ikut memikirkan pendapatan bagi daerah. Mereka bisa menyumbang melalui retribusi lapak maupun pengelolaan parkir. Dalam waktu dekat, Pemkab Bantul akan menerapkan kebijakan retribusi di PSG.

Setidaknya, hal itu sebagai jawaban atas kritik sejumlah pihak yang menilai pengelolaan PSG belum berkontribusi bagi daerah. Sebaliknya, PSG justru dianggap membebani pemerintah karena menyedot banyak anggaran APBD. Tak kurang dari Rp 400 juta harus keluar dari kantong APBD untuk biaya perawatan dan operasional PSG. Termasuk untuk membayar gaji bulanan pegawai.

Di sisi lain, selama ini, pemkab memang tak pernah menarik biaya atau retribusi dalam setiap kegiatan di kawasan pusat display produk kerajinan yang berdiri pada awal 2000-an itu. “Gratis karena belum ada payung hukumnya,” dalih Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Isa Budi Hartomo kemarin (7/6).

Nah, untuk merealisasikan kebijakan retribusi, pemkab sedang menggodok peraturan bupati sebagai payung hukumnya.Draf perbup sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun lalu. Tapi, pembahasannya molor. “Perbup retribusi PSG kalah prioritas dibanding beberapa regulasi serupa lainnya,” ungkap Isa.

Kendati demikian, Isa optimistis penerapan penarikan retribusi di PSG bisa direalisasikan secepatnya.

Jika sudah bergulir, menurut Isa, berbagai aktivitas di PSG bakal dikenai retribusi. Seperti event dan parkir kendaraan. Model retribusi mirip yang berlaku di pasar-pasar tradisional.

Isa meyakini, seberapa besar retribusi yang dipungut di PSG bakal member sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan begitu, PSG tak akan membebani APBD lagi.

Kepala Disperindagkop Sulistyanta mengklaim pengunjung PSG pada 2016 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya, hingga bulan April tercatat 16.727 pengunjung. Pengunjung menumpag kendaraan roda empat sebanyak 1.997 unit, serta 135 bus. Dan sepeda motor 4.130 unit. Total transaksi mencapai Rp 365,4 juta.(zam/yog/ong)