SLEMAN – Sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman tak optimal. Petugas sensus mendapati banyak hambatan untuk mengakses data kekayaan pelaku usaha. Akibatnya, hinga akhir waktu pendataan pada 31 Mei hasil
sementara ketercapaian sensus ekonomi 2016 mencapai 99,68 persen. Dari total 3.412 blog sensus pada 110.545 unit usaha.

Belum tuntasnya pendataan lantaran sebagian besar pengusaha menjalankan roda bisnisnya dari luar Sleman. Begitu pula dengan apartemen. Petugas sensus tak leluasa masuk lingkungan apartemen untuk mendata kekayaan para penghuni.

“Pengelola (apartemen) tidak mengizinkannya,” sesal Kepala BPS Sleman Arina Yulianti kemarin (7/6). Dampaknya, dari total 150 penghuni suatu apartemen, hanya 16 orang yang berhasil disensus.

Itupun, petugas sensus terpaksa harus menunggu di lobi untuk mecegat para penghuni satu per satu. “Ada dua apartemen di Ngaglik dan Depok yang sangat sulit disambangi,” bebernya.

Petugas juga kesulitan memperoleh data kekayaan usaha di mal-mal. Sebab, tak semua pengelola tenant/stan bersedia menyerahkan data keuangan ke petugas sensus tanpa seizin pemilik. Mereka khawatir melanggar aturan perusahaan. Sementara, untuk mendapatkan disposisi pemilik perusahaan juga tak mudah. Butuh waktu lama untuk mengontak pengusaha bersangkutan yang sebagian besar berdomisili di Jakarta.

Meski sensus telah berakhir, Arina berupaya mengoptimalkan kinerja petugas sensus sesuai kontrak hingga 15 Juni. Jika sampai batas waktu tersebut tetap belum mencapai target 100 persen, pihaknya akan menurunkan tim taskforce dari pusat untuk melanjutkan proses pendataan.

“Kami akan kejar unit-unit usaha dengan omzet di atas Rp 2 milyar,” tegasnya.

Wilayah Kecamatan Depok merupakan yang terberat bagi petugas sensus. Selain kawasan padat penduduk, banyak unit usaha dengan berbagai skala beroperasi di wilayah tersebut.

Arina mengingatkan bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan urusan perpajakan. Dia menjamin kerahasiaan data dan privasi setiap objek sensus. Sensus semata-mata untuk menggali data riil perekonomian selama 10 tahun terakhir.

Bupati Sleman Sri Purnomo menyayangkan masih adanya masyarakat yang mempersulit petugas sensus ekonomi. Orang nomor satu di Sleman itu mengingatkan pentingnya sensus demi perkembangan kondisi perekonomian. Hasil sensus bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan demi menyejahterakan masyarakat.(bhn/yog/ong)