JOGJA- Dugaan Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Jogja ikhwal indisipliner pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan puasa mulai terkuak. Sesuai perkiraan, hal itu tak terjadi pada hari pertama Ramadan.

Di hari kedua kemarin (7/6), tujuh PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tidak terdata di buku presensi manual. Sedangkan satu lainnya distabilo merah oleh pimpinannya di Dinas Perizinan, karena telat masuk kerja. PNS tersebut hadir 15 menit setelah jam masuk kantor yang seharusnya pukul 07.30.

“Di Dinas Sosial memang diterapkan presensi manual dan sidik jari. Kami lihat tujuh staf tidak mengisi daftar manual. Padahal, pengakuan pegawai lain seluruhnya masuk kerja,” ungkap Koordinator Forpi Winarta Hadiwiyono.

Hasil pantauan Forpi akan dilaporkan ke Wali Kota Haryadi Suyuti. Kendati demikian, pantauan lapangan memang tidak menyeluruh. Forpi berdalih hanya mengambil sampel pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Selain dua SKPD tersebut, Forpi memantau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Hukum, dan UPT Puskesmas tiap wilayah.

Inspektorat Kota Jogja juga ambil bagian dalam pengawasan PNS. Target utamanya adalah PNS yang bolos kerja. Termasuk PNS yang curi-curi waktu untuk berbelanja atau jalan-jalan saat jam kerja. Sidak direncanakan acak dan menghindari waktu yang sudah diprediksi oleh para PNS.

“Jangan sampai pegawai masuk kerja tepat waktu karena takut sidak. Kami akan turun dalam beberapa hari lagi. Yang pasti namanya sidak tidak mungkin kok bilang-bilang,” kelakar Inspektur Wahyu Widayat. (eri/yog/ong)