JOGJA – Tak adanya perkembangan dalam penataan di sisi selatan Stasiun Tugu, akhirnya membuat pedagang kian resah. Bahkan, demi mengetahui kepastian tetap bisa berdagang di bekas Pasar Kembang itu, mereka meminta perlindungan ke DPRD Kota Jogja, kemarin (7/6).

Ketua Paguyuban Manunggal Karsa Rudi Tri Purnama menegaskan, 85 pedagang yang akan digusur tak akan diam saja dengan ancaman PT KAI.

“KAI belum punya bukti sah bahwa lahan yang kami tempati adalah aset KAI. Di DIJ tidak ada tanah negara, yang ada Sultan Ground,” ucapnya.

Rudi mengaku, pedagang hanya bersedia pindah jika diminta Raja Keraton Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Setelah ini, para pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu akan tetap berjualan seperti biasa, tanpa memikirkan perintah pindah dari PT KAI.

Upaya pedagang itu tak sia-sia. Dewan langsung merespons serta akan menelusuri terlebih dahulu kejelasan hak pedagang. Salah satunya meminta penjelasan ke Panitikismo di Keraton Jogja. Perihal klaim dari PT Kereta Api Indonesia jika tanah trotoar jalan itu bagian hak mereka.

“Ini kan yang masih menjadi polemik. Kalau memang kekancingan ke PT KAI sudah ada bangunan pedagang, seharusnya mengikuti faktual saat itu,” tandas Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja Untung Supriyanto saat menerima audiensi warga.

Legislator yang kerap disapa Lilik ini menegaskan, jika kekancingan dari Keraton keluar berdasarkan permintaan dari PT KAI jelas bakal ada lagi masalah seperti ini. Masyarakat yang menempati lahan Sultan Ground (SG) tapi tak mengantongi kekancingan bisa digusur.

Hal penting lain, lanjut anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Kelik Mulyono, mengenai status pedagang resmi sebagai pedagang pasar. Bukti pedagang mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) ini kian menjadikan masalah menjadi pelik.

“Makanya, ini harus diperjelas. Bukan tidak mungkin Dinlopas (Dinas Pengelolaan Pasar) memiliki kekancingan. Karena, tempat itu resmi pasar,” katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan, dewan tak akan tinggal diam mengenai ancaman penggusuran PT KAI terhadap pedagang di sisi selatan stasiun. Pihaknya akan meminta masing-masing komisi yang bersinggungan untuk menggelar rapat kerja dengan dinas terkait.

“Agar posisinya menjadi jelas. Kalau sudah ada kejelasan, baru nanti akan mengundang PT KAI,” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Agusnur mengungkapkan, berdasar surat jawaban dari Panitikismo Keraton, surat kekancingan PT KAI tahun 2003 tak menyebut trotoar di sisi selatan. Artinya, tanah itu statusnya milik Keraton.

“Kami siap membela pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu,” tegas Agusnur.

Manajer Humas PT KAI Daops VI Eko Budiyanto mengatakan, tanah yang digunakan oleh pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu masih merupakan hak dari PT KAI. Berdasar kekancingan yang diberikan oleh Panitikismo Keraton, trotoar di sisi selatan Stasiun masuk dalam pengelolaan PT KAI.

“Kami tahu persis titiknya. Bahkan sebenarnya separuh Jalan Pasar Kembang itu di kekancingan, hak pengelolaannya oleh PT KAI. Kalau memang pedagang menempati bukan lahan yang dikelola PT KAI, kami tidak mungkin uthak-athik,” tegasnya.

Eko berharap, anggota dewan tersebut memperjuangankan hak warga atau masyarakat yang lebih besar, tidak hanya segelintir warga saja. “Kalau ditunda njuk piye, kami maunya sebelum lebaran sudah beres,” katanya. (eri/ila/ong)