SLEMAN – Pemkab Sleman mendorong seluruh badan usaha di wilayah setempat mendaftarkan pegawainya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman, Untoro Budiharjo menjelaskan, kewajiban perusahaan untuk menyediakan sarana jaminan kesehatan bagi pegawai telah diatur dalam Undang Undang.

Hingga saat ini, jelasnya, jumlah karyawan yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masih sekitar 50 sampai 60 persen. Di 2015 saja, ada sekitar 81.075 pegawai di Sleman. Tapi yang menjadi peserta jaminan kesehatan hanya 48.663 orang.

“Ini merupakan bagian perlindungan bagi kerja bagi karyawan,” jelas Untoro di Sarina Vidi kemarin (9/6).

Menurut Untoro, perlindungan melalui program JKN BPJS Kesehatan akan menguntungkan bagi penyedia kerja maupun para pekerja. Sebab setiap pekerja di badan usaha, mendapatkan fasilitas pelayanan kelas II dan I.

“Kami Disnakersos sendiri ingin bersikap adil dengan tidak memberatkan perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sleman Janoe Teguh Prasetyo mengemukakan, saat ini ada 180 badan usaha yang teregistrasi mendaftarkan pegawainya sebagai peserta jaminan kesehatan. Angka tersebut baru merupakan badan usaha berskala menengah dan besar, dengan jumlah karyawan di masing-masing perusahaan maksimal 200 orang.

Namun demikian, jumlah perusahaan menengah kecil yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hampir 200 unit usaha. Walau begitu, kata Janoe, pihaknya tidak akan melakukan tindakan paksaan, sebagaimana yang dilakukan BPJS Tenaga Kerja (TK).

“Pendekatan kami masih preventif, berupa edukasi dan sosialisasi. Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang telah melakukan penindakan terhadap perusahaan,” jelasnya. (bhn/ong)