MAGELANG – Sikap Pemkot Ma-gelang menyikapi desakan rakyat melalui DPRD soal Pasar Pahingan, dinilai ambigu oleh penggagas petisi Danu Wiratmoko. Dia meni-lai Dinas Pengelola Pasar (DPP) yang ingin mengkaji relokasi seolah hanya memenuhi harapan rakyat namun tak terlaksana. “Saya bingung dengan pernyataan DPP akan mengkaji tapi tetap men-jalankan kebijakan wali kota.

Apa bukan yang benar mengkaji, diambil kesimpulan, lalu baru dijalankan se-suai kajian. Ini seolah-olah memenuhi harapan rakyat, tapi jebul mung nggo ilo-ilo thok?,” katanya kemarin.Danu pun mempertanyakan, inte-gritas itu sebenarnya untuk atasan atau untuk rakyat. Pemerimtah harus tahu tidak ada rakyat yang terbantu dengan kebijakan relokasi itu.

“Saya sekali lagi mengetuk hati nurani para pe-tinggi, untuk siapa jiwa ragamu itu?,” kata Founder Membaca Magelang itu. Ia menambahkan, seperti asalnya Alun-Alun mestinya ruang publik. Dia lalu membandingkan para pe-dagang tuin van java, angkringan, pasar tiban Ramadan dan Pahingan.

“Bukan bermaksud membanding-kan. Saya juga pelanggan di se mua tempat itu,” katanya.Ia melanjutkan, lantas apa yang mem-bedakan satu dengan yang lainnya hingga pemkot berlaku tak adil pada Pahingan. “Sebegitu tidak rasionalnya cara berpikir pemkot, sehingga menganggap Pahingan adalah gangguan,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Pahingan hadir di kawasan Alun-Alun setiap 35 hari sekali, bertepatan dengan pengajian Ming gu Pahing di Mas-jid Kauman. Aktivitas Pahingan itu terjadi sejak tahun 50-an.DPP sebagai stakeholder ter-kait mengeluarkan surat edaran tentang rencana relokasi pedagang ke sekitar Lapangan Rindam IV/Diponegoro yang setiap Minggu untuk kegiatan Car Free Day.

Para pedagang mulai 31 Juli 2016 dilarang berjualan di Alun-Alun.Kalangan masyarakat, teru-tama pemerhati budaya dan seni, menolak rencana itu. Keha-dir an para pedagang bukan se-mata-mata un tuk kepentingan ekonomi, me lainkan berdagang sambil mengaji. (nia/laz/ong)