GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul menengarai jumlah wajib pajak nakal di Bumi Handayani cukup banyak. Jangankan menindak tegas mereka, mendeteksi satu per satu wajib pajak daerah yang membuat laporan keuangan palsu pun, pemkab kesulitan.

Belum adanya regulasi tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menjadi alasannya.

Kabid Pendapatan dan Pengawasan, Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Mugiyono mengatakan, data wajib pajak nakal diperoleh berdasarkan proses pengawasan dan pantauan langsung. Bukan asal tuduh.

Usaha rumah makan, misalnya. Mugiyono pernah mandapati sebuah restoran dengan omzet harian rata-rata Rp 2 juta. Namun, dalam laporannya, wajib pajak bersangkutan hanya melaporkan Rp 1 juta.

“Sudah lama kami curigai beberapa oknum wajib pajak nakal. Tapi, tanpa regulasi kami tak leluasa dalam penegakkannya,” kata Mugiyono kemarin (8/6).

Untuk kepentingan tersebut, DPPKAD menginisiasi penyusunan draf peraturan bupati tentang SKPKB. Jika telah ditetapkan menjadi perbup, regulasi tersebut bakal menjadi pegangan petugas untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Perbup ditargetkan selesai Juli. Hanya, petunjuk teknis dari pusat tentang penerbitan SKPKB kepada wajib pajak bermasalah belum terbit sampai sekarang. “Karena itu kami belum berani menerbitkan SKPKB. Regulasinya belum jelas,” ujarnya.

Mugiyono menegaskan, berbekal perbup pihaknya akan lebih leluasa mengorek informasi keuangan wajib pajak. Termasuk, menelisik bukti-bukti transaksi pembukuan. Juga untuk menganalisis dan sinkronisasi laporan dengan setoran wajib pajak.

“Selama ini kami hanya bisa berpikir positif. Mau bagaimana lagi, regulasi belum rampung dibahas,” lanjutnya.

Kendati demikian, Mugiyono menegaskan tak akan main-main dengan wajib pajak nakal. Pengawasan intensif tetap diberlakukan. Dinas telah memetakan sasaran berdasarkan golongan dan nilai omzet. Beberapa wajib pajak nakal telah tersorot. Untuk itu, dinas juga telah menyiapkan sanksi. Meskipun, sanksi bisa dijatuhkan setelah regulasi SKPKB ditetapkan.

Terpisah, Anggota DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mendesak eksekutif segera menuntaskan draf perbup dan menindaklanjuti dengan penetapan. Tak perlu menunggu Juli. “Bayar pajak itu wajib. Masalah ini akan berdampak pada pembangunan dan ekonomi jika dibiarkan berlarut-larut terlalu lama,” ingatnya.(gun/yog/ong)